Wiranto, selaku Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa untuk tidak melanggar hukum kalau tidak ingin ditangkap oleh aparat kepolisian.
"Kalau enggak ingin ditangkap ya jangan macam-macam.jangan langgar hukum. Kan begitu," kata Wiranto di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan bahwa aparat penegak hukum tidak sembarangan menangkap masyarakat. Jika melanggar hukum atau konstitusi, pasti aparat keamanan akan bertindak.
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa pemerintah melakukan berbagai antisipasi menghadapi pengumuman hasil pemilu oleh KPU pada tanggal 22 Mei mendatang. Antisipasi itu perlu karena ada ajakan, hasutan dan provokasi untuk melakukan aksi
"people power" atau gerakan kedaulatan rakyat. Gerakan itu berupa mengepung penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu.
"Langkah-langkah ada, aparat keamanan sudah siap sepenuhnya, ada imbauan, ada kemudian penangkapan tokoh-tokoh ekstrim yang nyata-nyata melanggar hukum. Supaya tahu bahwa negeri ini ada hukumnya, enggak sebebas-bebasnya. Demokrasi iya tapi bebas sebebas-sebebasnya tidak ada. Ada rambu-rambu hukum yang mengatur kebebasan itu. Tidak mengganggu kebebasan orang lain. Jangan sampai mengancam keamanan negara," katanya.
Aparat keamanan hanya masuk di wilayah itu, dan menjaga keamanan nasional. "Kalau masyarakat sudah taat hukum ya kami santai-santai aja. Tapi kalau nyata-nyata ada masyarakat yang melanggar hukum, itu kami tindak," jelas Wiranto.
Dia pun berharap situasi pada tanggal 22 Mei mendatang akan aman-aman saja. Kalau pada tanggal 17 Aprill lalu, saat pencoblosan pemilu aman-aman saja, maka tanggal 22 Mei mendatang, dia meyakini pasti akan aman.
"Kalau enggak ingin ditangkap ya jangan macam-macam.jangan langgar hukum. Kan begitu," kata Wiranto di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan bahwa aparat penegak hukum tidak sembarangan menangkap masyarakat. Jika melanggar hukum atau konstitusi, pasti aparat keamanan akan bertindak.
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa pemerintah melakukan berbagai antisipasi menghadapi pengumuman hasil pemilu oleh KPU pada tanggal 22 Mei mendatang. Antisipasi itu perlu karena ada ajakan, hasutan dan provokasi untuk melakukan aksi
"people power" atau gerakan kedaulatan rakyat. Gerakan itu berupa mengepung penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu.
"Langkah-langkah ada, aparat keamanan sudah siap sepenuhnya, ada imbauan, ada kemudian penangkapan tokoh-tokoh ekstrim yang nyata-nyata melanggar hukum. Supaya tahu bahwa negeri ini ada hukumnya, enggak sebebas-bebasnya. Demokrasi iya tapi bebas sebebas-sebebasnya tidak ada. Ada rambu-rambu hukum yang mengatur kebebasan itu. Tidak mengganggu kebebasan orang lain. Jangan sampai mengancam keamanan negara," katanya.
Aparat keamanan hanya masuk di wilayah itu, dan menjaga keamanan nasional. "Kalau masyarakat sudah taat hukum ya kami santai-santai aja. Tapi kalau nyata-nyata ada masyarakat yang melanggar hukum, itu kami tindak," jelas Wiranto.
Dia pun berharap situasi pada tanggal 22 Mei mendatang akan aman-aman saja. Kalau pada tanggal 17 Aprill lalu, saat pencoblosan pemilu aman-aman saja, maka tanggal 22 Mei mendatang, dia meyakini pasti akan aman.
