Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak ditarik ke wilayah politik. Hal itu supaya KPK bisa independen melaksanakan kerja-kerja pemberantasan rasuah.
Hal itu disampaikan JK dalam pidato sambutannya di acara penandatanganan Nota Kesepahaman Pendidikan Antikorupsi antara KPK dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) di kantor DMI, Jakarta Timur, Kamis (13/4/2023).
“Jangan terjadi suatu pengaruh politik masuk ke situ (KPK) seperti banyak diisukan,” ujarnya.
Baca Juga: Jusuf Kalla Minta Pengurus Masjid Hati-hati Buntut Kasus QRIS Palsu
JK pun menyamakan KPK dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI). Menurutnya, kedua lembaga tersebut bisa independen jika tidak disusupi kepentingan politik.
“Saya bilang kan KPK sama dengan masjid. Baru bisa masjid berfungsi kalau betul-betul itu mendengar, tidak urusan politik macam-macam. Sama dengan KPK juga, baru bisa efektif kalau dia independen,” tutur JK.
“Kalau masjid itu boleh dipakai oleh politik, hancur masjid itu,“ imbuhnya.
Baca Juga: AHY Bertemu Surya Paloh di Menteng, SBY Terima Kunjungan JK di Cikeas
Lebih lanjut JK menilai keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) KPK menjadi penting untuk mengawasi kerja lembaga antirasuah. Menurutnya, mekanisme pengawasan tetap harus dijalankan.
"Karena itulah bagus lah ada pengawas yang mengawasi, dan itu adalah mekanisme yang bagus sebenarnya yang harus berjalan," pungkasnya.
Artikel Menarik Lainnya:
