INDOZONE.ID - Di tengah hiruk-pikuk gedung perkantoran Jakarta dan Depok, ribuan mahasiswa Gen Z tengah berjuang menjemput masa depan. Bukan sekadar mencari nilai SKS, mereka terjun ke dunia profesional melalui program Magang Hub Kemnaker. Dari urusan riset komunitas kesehatan hingga liputan gadget terbaru, mari mengintip keseharian para pemagang yang sedang bertransformasi menjadi profesional muda.
Pagi itu di PT Diagnos Laboratorium, Muhammad Gema Azzani (22) tampak sibuk dengan tumpukan rencana acara. Mahasiswa Universitas Gunadarma yang menjabat sebagai Event Intern ini mengaku awalnya sempat ragu dengan program besutan pemerintah.
"Awalnya aku pikir bakalan kaku karena ini program pemerintah," ujarnya kepada INDOZONE.
Namun, kekhawatiran itu sirna saat ia merasakan atmosfer kerja yang suportif. Baginya, daya tarik utama Magang Hub adalah kredibilitas informasi dan kepastian uang saku yang sesuai standar.
Hal senada dirasakan Salsabilla Mutiara (23) di meja redaksi salah satu media online di Jakarta. Bagi lulusan Politeknik Tempo ini, kepastian bayaran setara UMP Jakarta menjadi faktor realistis di tengah sulitnya mencari pekerjaan tetap setelah lulus. Meski mengaku sempat jenuh terus-menerus menjadi "anak magang", program ini menjadi pilihan paling logis untuk bertahan di tengah badai layoff industri.
Sebuah Solusi atau Jeda Sementara?
Dunia kerja tentunya tidak selamanya mulus dan sesuai dengan yang dibayangkan. Gema sempat merasa overwhelmed saat diberi tugas mencari komunitas kesehatan di wilayah Depok untuk diajak kolaborasi.
"Aku sempat satu bulan kontak-kontak komunitas, dan dari sebanyak itu cuma lima yang balas. Namun, berkat bimbingan mentor yang membantu membagi kategori komunitas, tantangan tersebut berhasil dilalui,” ungkapnya.
Sementara itu, Salsabilla harus banting setir dari zona nyamannya di topik lifestyle ke dunia gadget dan sains yang teknis. Ia harus belajar cepat memahami perbedaan baterai 7.000 mAh hingga standar kamera HP flagship.
"Awalnya aku bener-bener gak tau banyak. Pas awal liputan rasanya deg-degan karena harus paham betul teknisnya agar skrip tidak blank," tuturnya.
Mentor menjadi kunci adaptasi mereka. Gema merasa beruntung karena timnya tidak hanya memberi tugas, tetapi memastikan ia benar-benar mengerti proses event planning dari budgeting hingga teknis layout venue. Melalui proses ini, Gema meng-upgrade kemampuan komunikasi profesional dan manajemen waktunya.
Di sisi lain, Salsabilla kini sudah mahir mengedit video dengan cepat dan menulis skrip dengan gaya bahasa yang tepat berkat bimbingan mentor yang komunikatif di Detik.com. Ia yang awalnya mengandalkan inisiatif sendiri menonton tech reviewer, kini merasa jauh lebih percaya diri dengan kemampuannya.
Meskipun memberikan pengalaman berharga, program ini memicu diskusi mendalam tentang masa depan. Gema melihat Magang Hub sebagai bridge atau jembatan bagi Gen Z yang sering merasa kurang percaya diri karena minim pengalaman.
Baca juga: 11 Ribu Pekerja Mudik Gratis di Idulfitri 1447 H, Bentuk Sinergi Kemnaker dan Perusahaan
Namun, Salsabilla Mutiara B. memberikan perspektif yang jauh lebih kritis dan realistis mengenai fenomena ini. Baginya, program magang meskipun dibayar dengan layak tetaplah sebuah solusi jangka pendek yang tidak sepenuhnya menghapus kecemasan masa depan. Ia menilai bahwa status "anak magang" bukanlah posisi yang aman bagi mereka yang sudah menyandang gelar sarjana dan siap menapak jenjang karier yang lebih serius.
"Yang kita butuhkan adalah lapangan pekerjaan 'tetap', bukan sekadar magang. Magang bukan posisi yang aman buat anak muda setelah lulus kuliah," tegasnya dengan lugas
Tantangan Pemerintah untuk Membuka Jalan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Prof Yassierli mengungkapkan masalah klasik yang sering dihadapi lulusan baru (fresh graduate) adalah tembok besar bernama "syarat pengalaman kerja". Olehnya itu Menteri Ketenagakerjaan Prof Yassierli mengungkapkan bahwa Program Magang Nasional dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merupakan solusi nyata bagi anak muda untuk menembus dunia industri.
Banyak anak muda merasa terjebak dimana ingin bekerja untuk mencari pengalaman, namun syarat melamar kerja justru mewajibkan pengalaman. Prof Yassierli menjelaskan bahwa program magang selama 6 bulan ini didesain khusus untuk memutus rantai tersebut.
"Isunya sebenarnya perusahaan tidak mau merekrut orang yang blank sama sekali dengan dunia kerja. Dengan magang 6 bulan, mereka mendapatkan pengalaman yang luar biasa dan perusahaan punya kesempatan untuk berinteraksi serta mencoba langsung kompetensi calon pekerjanya," jelas Prof Yassierli.
Efektivitas program ini bukan sekadar teori. Menaker menceritakan temuan menarik saat kunjungannya ke Batam baru-baru ini. Di sebuah perusahaan, dari 44 peserta magang yang seharusnya menjalani masa kontrak 6 bulan, sebanyak 13 orang di antaranya sudah direkrut menjadi karyawan permanen hanya dalam waktu 3 bulan.
"Ini menjadi solusi. Ada yang baru 3 bulan sudah direkrut langsung karena perusahaan merasa daripada nanti setelah 6 bulan dia diambil tempat lain, lebih baik segera dipatenkan. Artinya, magang adalah etalase bagi kemampuan mereka," tambahnya.
Baca juga: Walk-In Interview: Cara Ampuh Kemnaker Bikin Pencari Loker Lebih Cepat Dapat Kerja
Untuk tahun ini, Kemnaker mematok kuota ambisius sebanyak 100.000 peserta magang per tahun. Meski saat ini sebarannya masih banyak terpusat di Pulau Jawa karena faktor konsentrasi industri, Prof Yassierli berkomitmen untuk melakukan pemerataan di tahun 2026 agar anak muda di luar Jawa juga merasakan manfaat yang sama.
Pemerintah menyerahkan keputusan rekrutmen sepenuhnya kepada perusahaan secara fair. Namun, berdasarkan evaluasi Kemnaker, sekitar 30% hingga 40% peserta magang memiliki peluang besar untuk langsung diserap oleh perusahaan tempat mereka magang jika menunjukkan performa yang baik.
Semangat "No One Left Behind"
Merespons kecemasan generasi muda, khususnya Gen Z, terhadap automasi yang dianggap sebagai ancaman, Prof Yassierli menegaskan bahwa kehadiran AI adalah fenomena yang tidak bisa dihentikan (unstoppable), serupa dengan kemunculan komputer di masa lalu. Namun, pemerintah berkomitmen melalui semangat "No One Left Behind" untuk memastikan transisi teknologi ini tidak memakan korban PHK sepihak.
"Tugas negara adalah memastikan setiap warga negara mendapatkan pekerjaan yang layak dan jaminan sosial. Jadi, tidak boleh ada orang yang gara-gara AI kemudian langsung di-PHK. Justru upskilling atau peningkatan keterampilan adalah kunci utamanya," tegas Prof Yassierli.
Meski demikian, Menaker memberikan catatan kritis mengenai cara masyarakat Indonesia berinteraksi dengan teknologi saat ini. Menurutnya, masih banyak pekerja yang terjebak di level pengguna dasar (basic user), seperti sekadar bertanya pada ChatGPT tanpa melakukan verifikasi mendalam. Dia mendorong anak muda untuk berani memanjat tangga kompetensi yang lebih tinggi.
"Kompetensi kita dengan AI itu tidak boleh hanya sebagai basic user. Kita dorong masyarakat untuk naik kelas menjadi praktisi yang bisa membuat prompt secara detail dan spesifik, hingga menjadi developer yang mampu mengintegrasikan AI ke dalam sistem kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas," jelasnya.
Baca juga: Kemnaker Luncurkan Program Gratis Pembinaan dan Sertifikasi Ahli K3 Umum
Prof Yassierli memaparkan data bahwa jumlah ekspert dalam bidang digital dan AI di Indonesia saat ini masih tergolong rendah, yakni berada di angka 6% hingga 9%. Padahal, standar benchmark global telah mencapai 25%. Kesenjangan ini dipandang sebagai peluang besar bagi Gen Z untuk mengisi pos-pos pekerjaan baru yang lebih strategis.
"Jadikan AI sebagai sebuah kompetensi, terus latih diri, dan bangun komunitas-komunitas belajar (community of practice). Anda tidak harus selalu mengambil kuliah formal S1 Artificial Intelligence untuk bisa sukses; belajar bersama melalui komunitas juga merupakan cara efektif untuk menguasai teknologi ini," tambahnya.
Freelance Gen Z: Kerja Bebas Tetap Harus Layak dan Terlindungi
Fenomena pergeseran budaya kerja di kalangan generasi muda, khususnya Gen Z dan Milenial yang lebih memilih jalur freelance, work from anywhere (WFA), hingga menjadi digital nomad, mendapat perhatian serius dari Kemnaker. Menaker Prof Yassierli menegaskan bahwa meskipun anak muda mengejar fleksibilitas, pemerintah berkewajiban memastikan aspek kelayakan dan perlindungan tetap terpenuhi.
Prof Yassierli mengakui adanya kecenderungan anak muda saat ini yang enggan terikat pada posisi manajerial yang monoton dan lebih memilih bekerja secara bebas dari kafe atau rumah. Namun, dia i mengingatkan bahwa kebebasan tersebut harus dibarengi dengan standar kesejahteraan.
"Kami dari pemerintah ingin memastikan bahwa setiap pekerjaan itu, pertama, harus layak. Jadi kalau memang ada keinginan untuk fleksibel atau freelance, silakan, selama itu layak dalam hal gajinya, lingkungan kerjanya, hingga jam kerjanya," ujar Prof Yassierli.
Salah satu langkah konkret Kemnaker adalah memastikan para pekerja lepas ini tidak "telanjang" tanpa jaminan sosial. Pemerintah mendorong para freelancer untuk masuk ke dalam skema BPJS Ketenagakerjaan kategori Bukan Penerima Upah (BPU) atau pekerja informal.
"Perlindungan itu penting. Makanya pemerintah membentuk BPJS Ketenagakerjaan dengan skema yang sangat terjangkau bagi pekerja freelance atau informal. Cukup dengan iuran 16.800 rupiah per bulan, mereka sudah mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)," jelas Menaker.
Penyelarasan Peran Pemerintah dan Industri
Program Magang Hub yang diluncurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjadi sorotan di tengah upaya pemerintah menekan angka pengangguran terdidik. Meskipun hadir sebagai solusi jangka pendek bagi lulusan baru, akademisi dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Doni Koesoema MEd menilai masih terdapat ruang evaluasi yang besar, terutama terkait aspek keberlanjutan dan kemitraan dengan sektor industri.
Baca juga: Kemnaker: Waspadai Situs Palsu Mengatasnamakan Skillhub
Dalam sebuah wawancara mendalam, Doni menyoroti skema insentif yang saat ini didominasi oleh anggaran negara. Menurutnya, program magang akan jauh lebih efektif jika beban pembiayaan mulai dialihkan secara bertahap kepada pihak perusahaan melalui regulasi yang mendukung.
"Dari sisi konsep, program ini sangat baik untuk membantu lulusan baru survive di masa transisi. Namun, ketergantungan pada anggaran negara menjadikannya bersifat konsumtif dalam jangka panjang," ujar Doni.
Ia menyarankan agar pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator regulasi yang mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam mendanai pelatihan calon tenaga kerjanya sendiri.
Selain itu, bagi generasi Z yang menghadapi tantangan ekonomi kompleks, program magang diharapkan tidak hanya menjadi tempat singgah selama enam bulan. Doni menekankan bahwa tanpa adanya jaminan penyerapan tenaga kerja atau kelanjutan kontrak, manfaat yang dirasakan peserta hanya bersifat temporer.
"Gen Z membutuhkan program yang sustainable. Jika setelah enam bulan mereka kembali menganggur, maka akar permasalahannya yaitu ketersediaan lapangan kerja belum benar-benar terselesaikan. Kita perlu membangun ekosistem di mana magang menjadi pintu masuk nyata menuju kontrak kerja profesional," tambahnya.
Validitas Portofolio dan Kualitas Sertifikasi
Terkait pengakuan sertifikat magang di mata HRD, Doni mengingatkan para mahasiswa untuk tidak hanya mengandalkan nama besar instansi pemerintah. Ia menilai bahwa nilai jual seorang lulusan tetap terletak pada daya juang dan kemampuan adaptasi yang teruji di lapangan.
"Portofolio yang paling dihargai adalah ketika seorang talenta mampu menunjukkan kontribusi nyata dan ketahanan dalam lingkungan kerja. Peserta magang harus mampu membuktikan bahwa mereka memiliki skill yang relevan, melampaui sekadar status sebagai peserta program bersubsidi," jelas pengajar di UMN Serpong ini.
Baca juga: Cari Kerja Tanpa Takut Loker Palsu, Kemnaker Satukan Informasi di Karirhub
Sebagai langkah strategis ke depan, Doni memberikan beberapa poin evaluasi untuk pemerintah mulai dari pemetaan berbasis data dimana Kemnaker diharapkan melakukan pendataan lebih spesifik mengenai jenis keahlian yang sedang dibutuhkan pasar saat ini.
“Kemudian soal standar pelatihan terintegrasi dengan enciptakan standar pelatihan yang terhubung langsung dengan kebutuhan operasional industri, sehingga lulusannya memiliki kompetensi yang langsung siap pakai. Dan juda optimalisasi peran birokrasi dengan memastikan birokrasi tidak menghambat ekspansi bisnis perusahaan agar lapangan kerja bagi lulusan baru terus terbuka luas,” tegasnya.
Doni juga berpesan agar mahasiswa peserta magang tidak bersikap pasif. Ia mendorong mereka untuk aktif membangun relasi dengan HRD dan memahami kultur perusahaan sejak dini.
"Keberhasilan karir tidak hanya soal kesiapan perusahaan menerima kita, tapi juga kesiapan kita untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan profesional. Gunakan waktu magang untuk menyerap ilmu sebanyak mungkin, yang nantinya bisa menjadi modal kuat, baik untuk bekerja di perusahaan tersebut maupun untuk memulai usaha mandiri," pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan Dan Wawancara
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
