Ketahanan Sosial Masyarakat Pasca Banjir Surut dan Tahapan Pemulihan Ekonomi di Wilayah Bencana

Para pengungsi banjir di wilayah Aceh yang terdambak bencana (Z Creators/Rizki Maulizar)

INDOZONE.ID - Sejak bulan November lalu, bencana hidrometeorologi berupa banjir, longsor hingga angin besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah memberikan tekanan nyata terhadap aktivitas ekonomi regional. Terhambat jalur distribusi, terganggunya sektor pertanian, hingga potensi kenaikan inflasi pangan menjadi sejumlah risiko yang perlu diantisipasi secara cepat dan terkoordinasi. 

Kondisi yang memprihatinkan pasca banjir terlihat jelas di mata para relawan yang bertugas membantu korban bencana tersebut, khususnya di beberapa wilayah Aceh. Pemulihan pascabanjir di sejumlah wilayah Aceh dinilai mulai berjalan, namun belum sepenuhnya pulih.

Hal tersebut disampaikan relawan kemanusiaan sekaligus Ketua Pemuda Muhammadiyah Pidie, Afdhalul Rahman, saat turun langsung ke lapangan. Ia melihat sendiri beberapa dampak dari korban banjir saat menyambangi beberapa daerah. Mulai dari Pidie Jaya hingga Aceh Tamiang yang berubah bentuk pasca banjir datang menyerang.

"Air di sebagian besar wilayah sudah surut, tapi dampaknya masih terasa. Banyak rumah warga yang berlumpur tebal, perabot rusak, dan sumur tercemar. Akses jalan utama sudah bisa dilalui, tapi beberapa gampong di pedalaman masih sulit dijangkau, terutama yang jalannya rusak atau tertutup lumpur. Warga masih sangat bergantung pada bantuan, terutama air bersih dan sembako," ungkap Afdhalulu saat diwawancara Indozone terkait kondisi di Pidie dan Pidie Jaya.

Sementara di Aceh Tamiang, beberapa kecamatan masih tergenang, khususnya yang di area lahan. Menurut Afdhalul, yang sangat terdampak adalah lahan pertanian. 

"Lahan pertanian cukup banyak yang terdampak," tambahnya. 

Beberapa lahan pertanian dan rumah warga di Aceh yang sempat lumpuh (Z Creators/Rizki Maulizar)

Tak hanya dua wilayah tersebut, beberapa wilayah lain yang juga terdampak mengalami masalah yang sama. Bahkan, muncul masalah lain pasca bencana hidrometeorologi tersebut. Seperti sanitasi, air bersih, penyakit kulit, dan ekonomi keluarga.

Pernikahan pasca banjir: bentuk ketahanan sosial masyarakat

Terkini, ia melihat masyarakat mulai mencoba bangkit. Mereka mulai mencoba beraktivitas. Menurutnya, kebangkitan mereka sebagai pertanda ketahanan sosial masyarakat, bukan indikator pemulihan total.

Jalan utama sebagian besar sudah bisa digunakan, sedangkan embatan dan akses desa masih ada yang rusak ringan hingga berat. Listrik relatif sudah pulih, tapi air bersih masih jadi masalah besar di banyak titik. 

Dari kesaksiannya sendiri, ia juga melihat masyarakat yang menggelar pernikahan secara sederhana di tengah pemulihan sarana dan pra sarana di tempat tersebut. Contohnya, ada pasangan yang datang dari luar kota untuk menggelar pernikahan di daerah Aceh Tamiang. 

"Kami juga menerima informasi dan melihat langsung ada beberapa pasangan yang tetap melangsungkan pernikahan, bahkan di tengah kondisi pasca-banjir. Banyak acara dilakukan secara sederhana, bahkan ada yang memanfaatkan tenda atau rumah kerabat karena rumah sendiri belum layak," tutur Afdhalul.

Hal ini menurutnya, warga berusaha bangkit secara sosial dan mental dan berpikir kehidupan tetap berjalan meskipun dalam keterbatasan.

Aktivitas ekonomi di kawasan terdampak juga mulai terlihat meski belum stabil. Pasar tradisional di beberapa titik sudah aktif, kendati jumlah pedagang dan pembeli masih berkurang.

"Daya beli masyarakat menurun, karena banyak warga kehilangan stok dagangan, alat kerja, atau penghasilan sementara. Yang paling terdampak itu pedagang kecil, petani, dan buruh harian. Jadi meskipun ada aktivitas ekonomi, sifatnya masih bertahan hidup, belum pemulihan ekonomi yang sesungguhnya," ungkapnya.

Ia juga mengamini bantuan yang masuk dari berbagai sisi. Mulai dari pemerintah, lembaga sosial, relawan dan pihak swasta. 

Menurutnya, pemerintah hadir di fase tanggap darurat, seperti evakuasi, dapur umum, logistik dasar. Sedangkan lembaga sosial, relawan, dan swasta juga sangat membantu, terutama di distribusi sembako, air bersih, dan layanan kesehatan.

Sebagai relawan yang mencatat langsung apa yang paling diinginkan warga di kawasan terdampak. 

"Yang sekarang paling dibutuhkan bukan cuma bantuan darurat, tapi air bersih berkelanjutan, perbaikan rumah dan sanitasi, serta ukungan pemulihan ekonomi warga," pungkas Afdhalul.

Dampak bencana terhadap ekonomi masyarakat

Staf Riset Ekonomi Makro, Industri, dan Global Markets Bank Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, menilai banjir yang terjadi berdampak langsung pada aktivitas perdagangan, baik di tingkat lokal maupun antarwilayah. Menurutnya, kondisi tersebut diperparah oleh terblokadenya sejumlah jalan provinsi yang menjadi urat nadi distribusi barang dan jasa.

“Kalau kita lihat sih, pasti ini banjir ini, mempengaruhi aktivitas perdagangan lokal maupun juga antar wilayah ya, karena kan ini kan kompak nih. Jadi jalan-jalan provinsi juga kelihatannya banyak yang terblokade,” ujar Myrdal saat dihubungi INDOZONE beberapa waktu lalu.

Gangguan distribusi tersebut berpotensi menekan kinerja ekonomi daerah, terutama jika penanganan bencana berlangsung cukup lama. 

Baca juga: Presiden Prabowo Hapus Utang KUR Petani Aceh Terdampak Banjir dan Longsor

Ia memperkirakan, bila banjir bertahan lebih dari lima hingga sepuluh hari tanpa mitigasi efektif, dampaknya terhadap ekonomi regional bisa menjadi signifikan. Tiga wilayah terdampak utama di Sumatra, menurutnya, memiliki kontribusi sekitar 7 persen terhadap perekonomian secara total.

“Kalau lebih dari lima-sepuluh hari, ya bisa bahaya juga nih buat ekonomi, kontribusinya sih dari tiga wilayah ini, sekitar totalnya ya, mungkin 7 persenan sih,” jelasnya.

Dari sisi sektoral, Myrdal menekankan bahwa pertanian dan perikanan menjadi sektor yang paling rentan. Sektor pertanian berbasis swasembada pangan, seperti produksi beras, berpotensi terganggu, yang pada akhirnya bisa memicu risiko inflasi pangan di tingkat daerah. Selain itu, sektor pendidikan dan program-program prioritas pemerintah juga ikut terdampak akibat terganggunya aktivitas masyarakat.

Risiko Inflasi Masih Minor

Para pengungsi banjir di wilayah Aceh yang terdambak bencana (Z Creators/Rizki Maulizar)

Meski demikian, ia menilai risiko inflasi akibat banjir tersebut masih bersifat lokal. Dampaknya terhadap inflasi nasional dinilai relatif kecil.

“Kalau untuk risiko inflasi pangan ya di wilayah tersebut sih pasti ada lah. Tapi kalau dibawa ke level inflasi secara nasional, kelihatannya dampaknya masih relatif minor ya,” katanya.

Baca juga: Menkeu Purbaya Siap Keluarkan Dana Darurat Bantu Penanganan Banjir dan Longsor di Sumatera

Myrdal juga melihat bahwa pemerintah pusat relatif siap dalam merespons risiko ekonomi akibat bencana. Menurutnya, pengelolaan kebijakan ekonomi nasional saat ini cukup rapi, sehingga potensi lonjakan inflasi masih dapat dikendalikan.

“Untuk risiko inflasi sejauh ini masih terbatas. Paling hanya berpengaruh pada inflasi bulanan di wilayah tertentu, tapi secara nasional tidak ada isu besar,” ujarnya.

Di sisi lain, ia menyoroti upaya pemerintah dalam mencegah bencana serupa di masa depan melalui kebijakan yang lebih pro-lingkungan. Meskipun terdapat kekhawatiran akibat intensitas bencana yang meningkat, Myrdal menilai pemerintah tetap menunjukkan keseriusan dalam menjalankan program-program yang berpihak pada masyarakat.

"Kalau kita lihat ya, pemerintah juga sekarang untuk mencegah banjir ya banyak melakukan kebijakan yang pro lingkungan ya, dan kita lihat juga dari sisi pemerintah ya, walaupun agak ketakutan ya, tapi kelihatannya pemerintah selalu serius ya dalam berbagai program yang memang berpihak pada rakyatnya."

Ke depan, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses pemulihan pascabencana. Gotong royong dalam membangun kembali infrastruktur dan aktivitas ekonomi menjadi kunci agar kinerja ekonomi daerah dapat segera pulih.

Terkait dampak terhadap ekonomi nasional, Myrdal menegaskan bahwa hingga saat ini tekanannya masih minim. Namun, ia mengingatkan bahwa risiko bisa meningkat jika akses ekonomi melemah terlalu tajam, misalnya akibat distribusi yang terhambat dalam waktu lama.

Sebagai langkah antisipasi, ia berharap adanya fleksibilitas kebijakan, termasuk kemungkinan pelonggaran aturan dan penyaluran kredit, guna membantu dunia usaha dan masyarakat terdampak untuk kembali bangkit.

Baca juga: Polri Bangun Sumur Bor untuk Warga Terdampak Banjir Aceh Tamiang, Akses Air Bersih Mulai Pulih

"Saya rasa dampaknya kalau untuk ekonomi nasional sih sejauh ini masih minim ya, kalau pun ada ya, itu terjadi kalau misalkan itu kalau biaya kita melemah terlalu tajam, kalau misalkan masih bisa diakses ya yaudah. Responnya ya bisa lebih longgar aturan kreditnya, ataupun juga penerapan kreditnya juga bisa lebih longgar, itu yang tentu kita harapkan sih,” pungkasnya.

Peran Pemerintah untuk Pemulihan Wilayah Terdampak

Bantuan untuk para pengungsi banjir di Aceh (Z Creators/Rizki Maulizar)

Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menangani bencana banjir yang melanda tiga wilayah di Sumatra melalui pelaksanaan tahapan pemulihan yang terkoordinasi. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, menyatakan bahwa sesuai arahan Presiden, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan tanggap darurat berjalan secara maksimal. 

“Tentu arahan Bapak Presiden bahwa tanggap darurat agar dilasanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Safrizal saat dihubungi Indozone secara terpisah. 

Ia merinci bahwa langkah awal dilakukan dengan membuka akses ke wilayah terdampak sejauh mungkin, termasuk daerah paling terisolir. Selain itu, penyaluran bantuan makanan dan logistik terus diupayakan agar dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan.

Baca juga: Seluruh RS Pemerintah di Aceh, Sumut, dan Sumbar Kembali Beroperasi Usai Bencana

Syafrizal juga menekankan pentingnya pemulihan layanan dasar. Seperti akses jalan untuk membuka masuknya bantuan dan logistik lainnya.

“Akses segera dibuka sejauh mungkin kemudian penyaluran bahan bantuan makanan, logistik agar dipenuhi sampai dengan titik paling jauh, sampai dengan titik paling terisolir agar terus dipenuhi, rumah sakit-rumah sakit dipulihkan, mobilitas darat dipulihkan, kemudian, energi elektrisiti juga dipulihkan, serta jalur komunikasi juga dibuat lancar,” katanya.

Ia menambahkan, seluruh proses tersebut dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN. 

“Tentu ini dilakukan bersama-sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMN ya, yang bekerja keras terus memulihkan agar proses tanggap darurat ini bisa menyediakan banyak hal pertolongan bagi masyarakat,” jelasnya. 

Dari Tanggap Darurat, Masuk ke Tahap Pemulihan

Bantuan untuk para pengungsi banjir di Aceh (Z Creators/Rizki Maulizar)

Terkait pemulihan ekonomi pascabanjir, Syafrizal menyebut bahwa langkah tersebut akan dilakukan setelah seluruh akses terbuka. 

“Pemulihan ini, tentu nanti setelah semua proses tanggap darurat semua berhasil dibuka aksesnya dan tentu proses berikutnya adalah setelah proses tanggap darurat kita lakukan rehabilitasi dan rekonstruksi serta kembali memulihkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa proses pemulihan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, hingga relawan.

“Dan tentu tidak bisa sendirian harus bersama-sama karena pendekatan penanggulangan bercana itu adalah sekurang-kurangnya penta helik. Tentu juga harapannya dari masyarakat sipil, dari NGO, dari relawan ikut membantu dalam rangka mempercepat proses pemulihannya,” lanjut Syafrizal.

Baca juga: FKUI Gandeng ILUNI dan RS Kemenkes untuk Pulihkan RSUD Terdampak Banjir di Aceh

Ke depan, Syafrizal berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan secepat mungkin, terutama untuk menjaga kualitas hidup masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Salah satu prioritas utama adalah penyediaan hunian sementara bagi warga yang rumahnya terdampak. 

“Tentu harapannya adalah setelah tanggap darurat ya, kita bisa menjelenggarakan proses rehab rekon ini dengan secepat-cepat mungkin. Di antaranya adalah menyediakan terlebih dahulu hunian sementara bagi masyarakat sebelum dilakukan pembangunan untuk hunian tetap,” kata Syafrizal. 

Ia menjelaskan bahwa kerusakan rumah bervariasi, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat, bahkan ada yang kehilangan seluruh harta benda akibat banjir dan longsor. Menurutnya, penyediaan hunian sementara menjadi penting karena proses pembangunan hunian tetap membutuhkan waktu. 

“Mereka yang harus disediakan dulu hunian sementara agar kualitas hidup dari publik, dari masyarakat itu tetap bisa kita jaga,” jelasnya.

Selanjutnya, pemerintah akan merencanakan rekonstruksi dan rehabilitasi di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur sosial. 

“Pekerjaan yang membutuhkan waktu yang cukup panjang, namun kita berupaya secepat-cepatnya, sehingga publik juga bisa kembali dalam kehidupannya,” tutup Syafrizal.