Pro dan Kontra Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Ini Kata Pakar Sejarah

Presiden RI, Prabowo Subianto memberikan gelar Pahlawan Nasional terhadap 10 tokoh bangsa, salah satunya Soeharto. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

INDOZONE.ID - Pada 10 November kemarin, Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh bangsa. Dari daftar itu, salah satu nama paling menyita perhatian publik adalah Soeharto, Presiden Ke-2 RI.

Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto memicu pro dan kontra di ruang publik. Sebagian menilai Soeharto pantas dianugerahi penghargaan itu karena berkontribusi besar dalam pembangunan.

Namun di sisi lain tak sedikit yang menolak, mengingat rekam jejak kontroversial Soeharto di masa kepemimpinannya.

Baca juga: Presiden Prabowo Anugerahi 10 Tokoh Gelar Pahlawan Nasional, Ini Benefit yang Diterima Pihak Keluarga dari Negara

Pro dan kontra ini jadi ujian bagi bangsa Indonesia, apakah mampu melihat sejarah secara utuh? Atau masih terbawa kenangan buruk masa lalu?

1. Soeharto: Antara Jasa Besar dan Catatan Kelam

Presiden ke-2 RI, Soeharto. (dok. Sekretariat Presiden)

Untuk menjawab seberapa layak Soeharto menerima gelar Pahlawan Nasional, Indozone melakukan wawancara dengan Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, Guru Besar Sejarah dari Universitas Diponegoro, yang kini juga sebagai editor umum untuk proyek penulisan ulang sejarah nasional Indonesia.

Menurut Prof Singgih, pro dan kontra soal Soeharto diberi gelar Pahlawan Nasional merupakan hal yang wajar karena menyangkut dimensi historis dan moral yang kompleks.

Meski demikian, jika dilihat dari konteks sejarah Indonesia, Soeharto berperan besar dalam menyelamatkan bangsa dari krisis politik dan ideologis pada pertengahan 1960-an.

Baca juga: Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Fadli Zon Sebut Sudah Penuhi Semua Kriteria

Saat itu, Indonesia lagi terseok-seok, berada di ambang disintegrasi akibat konflik ideologi, kekacauan ekonomi, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dengan berbagai kebijakan yang dilakukan, Soeharto dianggap sebagai stabilisator yang mampu menyeimbangkan kondisi Indonesia dari segala sektor, termasuk politik, ketertiban umum, dan pertumbuhan ekonomi selama dua dekade pertama Orde Baru.

"Dalam dua dekade pertama Orde Baru, bangsa Indonesia merasakan stabilitas politik yang relatif terjaga dan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, suatu capaian yang jarang terjadi di banyak negara pascakolonial pada masa itu," kata Prof Singgih.

Jasa Soeharto tak sampai di situ saja. Ia juga berhasil menguatkan kembali Pancasila sebagai dasar negara melalui program P4 dan pendidikan kewarganegaraan, meski metode top-down-nya tidak lepas dari kritik.