Lukas Enembe Ditahan KPK, Pemerintah Perlu Beri Perhatian Khusus soal Keamanan di Papua

- Minggu, 15 Januari 2023 | 09:26 WIB
Gubernur Papua Lukas Enembe saat dibawa ke Gedung KPK. (INDOZONE/Asep Bidin Rosidin).
Gubernur Papua Lukas Enembe saat dibawa ke Gedung KPK. (INDOZONE/Asep Bidin Rosidin).

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) untuk memberikan perhatian khusus atas kondisi keamanan di Papuapasca penahanan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“TNI, Polri, maupun BIN perlu melakukan langkah terukur di lapangan untuk memastikan masyarakat sipil tetap bisa melakukan aktivitas dengan normal,” kata Christina dalam keterangan tertulis, Minggu (15/1/2023).

Baca Juga: Tangani Kasus Lukas Enembe, Ketua KPK Klaim Dapat Dukungan Tokoh Papua

Dia menyebut, wilayah yang belakangan sering menjadi pusat gangguan keamanan seperti Pegunungan Bintang, Dogiyai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo dan daerah lain yang dianggap rawan harus mendapat perhatian lebih. 

“Saya meyakini Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan dan Kapolri yang belum lama ini mengunjungi Papua sudah memahami situasi dan kondisi lapangan sehingga dapat mengambil langkah-langkah antisipasi yang diperlukan,” ujarnya.

Baca Juga: Tangkap Lukas Enembe, Ketua KPK Sebut demi Keadilan Masyarakat di Papua

Christina mengatakan, tidak bisa dipungkiri adanya dinamika politik usai penangkapan Lukas Enembe akan dimanfaatkan kelompok sipil bersenjata atau pihak lain untuk meningkatkan eskalasi. Hal itu, kata dia, juga perlu diantisipasi secara serius.

“DPR memandang perlu untuk memberikan perhatian lebih terhadap keselamatan masyarakat sipil di daerah-daerah rawan yang disebutkan diatas. Gelombang pengungsian yang ada saat ini dari daerah-daerah tersebut membutuhkan asistensi keamanan baik dari TNI maupun Polri,” tuturnya.

Dilanjutkan Politisi Golkar ini, sejauh situasinya bisa dikendalikan untuk masyarakat sipil yang memilih tetap tinggal harus mendapatkan kepastian terkait keamanan mereka. 

Dia menyebut, pihaknya juga akan terus mendorong upaya damai dalam menyikapi berbagai dinamika keamanan di tanah Papua. 

“Pemerintah pusat perlu memastikan langkah persuasif dialogis dengan berbagai pihak agar Papua bisa kembali aman dan damai,” pungkas Christina.

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

X