Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah ruangan di Kompleks Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/1/2023) malam. KPK menyebut penggeledahan itu sebagai bentuk mengumpulkan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang.
"Benar, ada kegiatan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi sebagaimana dilansir Antara, Rabu (18/1/2023).
Baca Juga: Negara Diduga Rugi hingga Rp100,7 Miliar, KPK Tahan Petinggi Antam
Namun demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait penggeledahan tersebut.
"Perkembangannya akan kami sampaikan kembali," tambahnya.
Baca Juga:Usut Kasus Perkara Suap Hakim di MA, KPK Periksa Hercules
7 Koper Barang Bukti
Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sebanyak tujuh koper barang bukti yang diduga berisi berkas dan barang lainnya hasil penggeledahan dari Gedung DPRD DKI Jakarta.
Petugas KPK keluar dari gedung sekitar pukul 20.55 WIB melalui pintu Gedung DPRD lama dan memasukkan koper-koper tersebut pada enam mobil jenis minibus yang bersiap di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.
Setelah memasukkan tujuh koper berwarna hitam dan merah tersebut ke dalam mobil, petugas KPK langsung pergi meninggalkan gedung institusi legislatif tersebut.
Selama proses penggeledahan oleh KPK, akses masuk ke Gedung DPRD DKI Jakarta dijaga petugas pengaman dalam (Pamdal) DPRD DKI Jakarta, dan awak media tidak diberikan akses untuk masuk meliput kegiatan tersebut.
Dari kabar yang beredar, petugas KPK melakukan penggeledahan di lantai 3, 4, 8 dan lantai 10 Gedung DPRD DKI Jakarta.
Lantai 10 Gedung DPRD DKI Jakarta sendiri diketahui merupakan lantai di mana ruangan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi berada, sementara tiga lantai lainnya diketahui adalah lokasi kantor Fraksi Golkar dan Fraksi PSI (4), fraksi PDIP (8), dan ruang Komisi C (3).
