Selasa, 18 NOVEMBER 2025 • 14:00 WIB

Pro dan Kontra Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Ini Kata Pakar Sejarah

Author

Presiden RI, Prabowo Subianto memberikan gelar Pahlawan Nasional terhadap 10 tokoh bangsa, salah satunya Soeharto. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

INDOZONE.ID - Pada 10 November kemarin, Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh bangsa. Dari daftar itu, salah satu nama paling menyita perhatian publik adalah Soeharto, Presiden Ke-2 RI.

Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto memicu pro dan kontra di ruang publik. Sebagian menilai Soeharto pantas dianugerahi penghargaan itu karena berkontribusi besar dalam pembangunan.

Namun di sisi lain tak sedikit yang menolak, mengingat rekam jejak kontroversial Soeharto di masa kepemimpinannya.

Baca juga: Presiden Prabowo Anugerahi 10 Tokoh Gelar Pahlawan Nasional, Ini Benefit yang Diterima Pihak Keluarga dari Negara

Pro dan kontra ini jadi ujian bagi bangsa Indonesia, apakah mampu melihat sejarah secara utuh? Atau masih terbawa kenangan buruk masa lalu?

1. Soeharto: Antara Jasa Besar dan Catatan Kelam

Presiden ke-2 RI, Soeharto. (dok. Sekretariat Presiden)

Untuk menjawab seberapa layak Soeharto menerima gelar Pahlawan Nasional, Indozone melakukan wawancara dengan Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, Guru Besar Sejarah dari Universitas Diponegoro, yang kini juga sebagai editor umum untuk proyek penulisan ulang sejarah nasional Indonesia.

Menurut Prof Singgih, pro dan kontra soal Soeharto diberi gelar Pahlawan Nasional merupakan hal yang wajar karena menyangkut dimensi historis dan moral yang kompleks.

Meski demikian, jika dilihat dari konteks sejarah Indonesia, Soeharto berperan besar dalam menyelamatkan bangsa dari krisis politik dan ideologis pada pertengahan 1960-an.

Baca juga: Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Fadli Zon Sebut Sudah Penuhi Semua Kriteria

Saat itu, Indonesia lagi terseok-seok, berada di ambang disintegrasi akibat konflik ideologi, kekacauan ekonomi, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dengan berbagai kebijakan yang dilakukan, Soeharto dianggap sebagai stabilisator yang mampu menyeimbangkan kondisi Indonesia dari segala sektor, termasuk politik, ketertiban umum, dan pertumbuhan ekonomi selama dua dekade pertama Orde Baru.

"Dalam dua dekade pertama Orde Baru, bangsa Indonesia merasakan stabilitas politik yang relatif terjaga dan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, suatu capaian yang jarang terjadi di banyak negara pascakolonial pada masa itu," kata Prof Singgih.

Jasa Soeharto tak sampai di situ saja. Ia juga berhasil menguatkan kembali Pancasila sebagai dasar negara melalui program P4 dan pendidikan kewarganegaraan, meski metode top-down-nya tidak lepas dari kritik.

Prof Singgih juga menekankan pentingnya menilai Soeharto secara berimbang. Di mana Jenderal Besar Bintang 5 itu punya jasa besar sekaligus 'dosa' isu HAM dan berkuasa terlalu lama hingga 32 tahun.

2. Apa Kriteria Resmi Menjadi Pahlawan Nasional?

Ilustrasi Pahlawan Nasional. (dok. Freepik)

Menurut Prof Singgih, kriteria pengajuan seseorang untuk jadi Pahlawan Nasional telah tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2009 dan PP No. 35 Tahun 2010.

Namun, penilaian kepahlawanan tak hanya dipandang dari aturan hukum. Tetapi juga dilihat dari sisi lain seperti dimensi moral, historis, dan nilai kemanusiaan.

Secara yuridis, calon pahlawan harus memenuhi syarat utama seperti berikut:

1. Berjuang secara luar biasa untuk kepentingan bangsa dan negara.

Artinya, perjuangannya melampaui kepentingan pribadi, golongan, atau daerah, dan berdampak nyata terhadap terwujudnya kemerdekaan, kedaulatan, serta persatuan nasional.

2. Memiliki integritas moral dan keteladanan tinggi.

Seorang yang luhur, tidak pernah mencederai nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, serta tidak terlibat dalam tindakan yang merusak harkat bangsa seperti kolaborasi dengan penjajah atau tindak pidana berat.

3. Memberikan pengaruh besar dan berkelanjutan bagi kehidupan bangsa.

Perjuangan atau gagasannya harus melampaui zamannya, artinya, nilai-nilai perjuangannya masih relevan dan menjadi inspirasi bagi generasi setelahnya.

4. Tidak pernah menyerah dalam perjuangan.

Nilai keuletan dan konsistensi menjadi bagian penting dalam menilai karakter kepahlawanan, karena pahlawan bukan hanya yang menang, tetapi yang tetap berjuang ketika segala hal tampak mustahil.

5. Secara resmi diakui masyarakat dan tidak menimbulkan perpecahan.

Dukungan moral dan sosial dari masyarakat serta kesepakatan berbagai pihak diperlukan agar penetapan gelar pahlawan menjadi bagian dari konsensus kebangsaan, bukan sumber kontroversi.

Prof Singgih menambahkan, gelar Pahlawan Nasional merupakan wujud pengakuan moral bangsa terhadap seseorang yang menjunjung tinggi kepentingan negara ketimbang kepentingan pribadi, menegakkan kebenaran serta menanamkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, pengabdian, dan keberanian moral.

"Dengan demikian, kriteria kepahlawanan tidak semata diukur dari hasil perjuangan, tetapi juga dari jiwa dan ketulusan perjuangan itu sendiri," ujarnya.

Lebih lanjut katanya, tidak sedikit pahlawan yang wafat tanpa kemenangan, namun meninggalkan nyala abadi dalam kesadaran nasional bahwa kemerdekaan dan martabat bangsa ini dibangun bukan oleh kekuatan senjata semata, tetapi oleh kekuatan moral dan pengorbanan yang tak pernah padam.

3. Tanggapan Keluarga Soeharto

Anak Jenderal Besar TNI Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana (kedua kanan), Siti Hediati Hariyadi (kanan) dan Bambang Trihatmodjo (kiri) berfoto saat menghadiri upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Putri sulung Presiden RI ke-2 Soeharto, Siti Hardijanti Hastuti (Tutut Soeharto), angkat suara mengenai pro dan kontra yang muncul setelah ayahandanya resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (10/11/2025).

Didampingi Bambang Trihatmodjo, Tutut menegaskan bahwa perbedaan pandangan di masyarakat adalah hal wajar dalam negara demokrasi.

"Pro kontra itu biasa, masyarakat Indonesia kan macam-macam. Yang penting, kita melihat apa yang telah dilakukan Pak Harto sejak muda hingga wafat, semua perjuangannya untuk bangsa dan masyarakat Indonesia," ucapnya.

Tutut menuturkan, keluarga tidak menyimpan rasa sakit hati atau dendam terhadap kritik yang masih mengiringi warisan politik Soeharto. Baginya, menjaga persatuan jauh lebih penting daripada memperdebatkan perbedaan secara berlebihan.

Baca juga: 10 Tokoh Resmi Bergelar Pahlawan Nasional: Soeharto, Gus Dur, hingga si Napoleon dari Batak Masuk, 2 Tokoh Asal Gorontalo Tertolak

"Kami keluarga tidak merasa dendam. Boleh saja kontra, tapi jangan ekstrem. Kita jaga persatuan dan kesatuan," ujarnya.*

*Dibuat Tim Indozone
Pewawancara; Aulia Faradiva, Muhammad Fadli
Penulis dan Editor: Victor Median

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi

Sumber: Amatan, Wawancara

TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU