Minimnya jumlah partai oposisi diyakini berdampak pada fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Namun, jangan pesimistis dulu.
Masih ada mahasiswa dan pelajar yang bisa jadi penjaga untuk mengawasi, bahkan mengkritik secara keras, kebijakan pemerintah jika sudah tak benar lagi arahnya.
Hal ini diungkapkan pengamat komunikasi politik Nyarwi Ahmad. Dia menyebut mahasiswa dan pelajar adalah oposisi riil untuk pemerintah.
"Kita saksikan pada demo kemarin, alternatif lain ya kaum intelektual. Institusi menyuarakan suara kritis yang paling menonjol ya mahasiswa itu," kata Nyarwi ketika dihubungi, Selasa (15/10).
Dominasi koalisi pemerintah tentu akan menimbulkan ketidakseimbangan politik. Maka keberimbangan dalam demokrasi sangat dibutuhkan.
"Jika (keberimbangan) tidak terkelola dengan baik, maka kegaduhan demokrasi akan berlangsung dan itu tidak baik untuk stabilitas pemerintahan juga," katanya.
Nyarwi mengakui butuh pemerintah yang kuat dan stabil untuk membuat Indonesia berkembang dalam lima tahun ke depan. Tetapi, ruang oposisi juga perlu dipelihara dengan baik.
"Perlu ada kanal yang berdiri dan menyuarakan suara oposisi serta kritik. Itu dimaksudkan untuk menguatkan pemerintah di lima tahun mendatang," tegasnya.
Saat ini, status oposisi kemungkinan hanya akan dipegang Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sementara Partai Gerindra, Demokrat dan PAN kabarnya bakal segera merapat ke koalisi pemerintahan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. (MA)
