Kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode kedua akan berjalan dengan pengawasan yang minim jika partai oposisi hanya diisi oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pengamat Komunikasi Politik UGM Nyarwi Ahmad menyatakan sedikitnya partai yang mengisi ruang oposisi akan mengkhawatirkan dari sisi pengawasan. Apalagi, sambungnya, tidak ada ruang diskusi yang sehat sesuai dengan aspirasi rakyat terutama di parlemen.
"Kalau parlemen hanya semata-mata 'ABS' (Asal bapak senang) terhadap Jokowi, ini kurang sehat untuk demokrasi kita, dan kurang bagus bagi jalannya pemerintahan Jokowi," ucapnya saat dihubungi Indozone Selasa, (15/10).
Menurutnya, Indonesia yang menganut demokrasi membutuhkan check and balances. Nyarwi mengatakan, politik di parlemen punya kewajiban untuk melakukan evaluasi, bahkan kritik dan kebijakan alternatif yang lebih baik dari yang ditawarkan pemerintah.
"Tidak dijalankan fungsi pengawasan check and balances, maka para penguasa dipersepsikan hanya mementingkan kepentingan kelompoknya," jelasnya.
Bukan hanya itu, keberimbangan demokrasi pun akan terganggu. karena minimnya blok penyeimbang. Formasi yang menyisakan PKS sebagai partai diluar pemerintahan, membuat blok diluar pemerintahan kehilangan fungsinya sebagai opposan.
"Belum lagi blok itu (oposisi) tidak mampu mengelola suara oposisi, menyuarakan kritik ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah," ungkapnya.
