Koalisi Pemantau Bansos Jakarta yang terdiri dari berbagai elemen menyebutkan bahwa masih ada ribuan keluarga miskin masih belum menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Ironisnya mereka tak terdata hingga tidak masuk dalam daftar penerima.
"Banyak keluarga miskin yang layak mendapat PKH tetapi tidak terdaftar," kata Sekjen Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Dika Muhammad dalam diskusi webinar di Jakarta, Jumat (26/6/2020).
Dika menjelaskan, bahwa berdasarkan pendataan kerentanan sosial ekonomi keluarga miskin akibat virus corona (Covid-19) yang dilakukan pada 14 April-13 Mei 2020, ada 3,598 responden dari 94 Kelurahan di 36 kampung di Jakarta berhasil diwawancara secara online yang dilakukan oleh pihaknya.
Didapati 73% responden teridentifikasi sebagai warga sangat miskin dan layak mendapatkan perlindungan sosial, berdasarkan kriteria penerima PKH yang ditetapkan oleh pemerintah dan kriteria kemiskinan. Warga miskin ini juga semakin rentan dan sangat terdampak Covid-19 yang menunjukan adanya peningkatan warga sangat miskin yang cukup signifikan.
"Ada peningkatan kondisi kemiskinan yang sangat miskin. Jumlah keluarga sangat miskin meningkat tajam pasca-Covid-19. Setidaknya 3.194 responden dari yang teridentifikasi menjadi sangat miskin. Hal ini berdasarkan indikator kemiskinan yang dimiliki oleh pemerintah," ungkapnya.
Dia menambahkan, sebanya 92% responden juga menyatakan tidak memiliki aset yang bisa digunakan saat darurat. Artinya mereka tidak memiliki ketahanan sosial dan ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19. Selain itu, akibat Covid-19, 60% responden menyatakan kehilangan pekerjaan dan hanya sekitar 30% yang menyatakan masih memiliki pekerjaan.
Menurut dia, diperlukan beberapa langkah berbaikan antara lain memperluas cakupan (jumlah penerima manfaat dan jenis layanan) program perlindungan sosial serta menambah alokasi anggaran program perlindungan sosial, mendorong kolaborasi perbaikan pendataan warga miskin yang lebih partisipatif dan akuntabel.
"Dan pentingnya Kemensos RI membuka kesempatan kepada kelompok masyarakat sipil untuk memberi input dalam penyusunan DTKS," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan selama pandemi ini pemerintah pusat dan daerah telah bersinergi dalam mendistribusikan Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat terdampak virus corona.
Artikel Menarik Lainnya:
- Ini Alasan Kebiasaan Menyentuh Wajah dengan Tangan Sulit Diubah
- New Normal Bisa Maksimal Diterapkan di Indonesia, Tapi...
- Lagi Masa PSBB Transisi, Volume Kendaraan Naik 4% di Jakarta
