Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali berlangsung dari tanggal 15-16 November 2022, dihadiri oleh pemimpin dunia seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden hingga Presiden China Xi Jinping. Namun begitu Presiden Rusia Vladimir Putin batal menghadiri acara tersebut.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan, upaya Indonesia untuk menjadi tuan rumah, juru damai dalam Presidensi G20 bisa jadi berujung tanpa ada kesepakatan bersama. Dengan begitu bisa dipastikan konflik geopolitik akan terus berlangsung, kian memperdalam persoalan ekonomi dunia.
“Tanpa adanya Komunike dalam leaders summit G20 maka yang harus dilakukan adalah Indonesia, waspada karena perang mungkin akan terus berlanjut, dengan Putin tidak hadir, itu meniadakan adanya kerjasama multilateral untuk menyelesaikan masalah perang dan krisis secara global,” tegas Bhima, Senin (14/11/2022).
Baca Juga: Sambil Tersenyum dan Berjabat Tangan, Joe Biden Bertemu Xi Jinping di Bali
Jika kerjasama multilateral tidak bisa menemukan kata sepakat, maka pemerintah diminta untuk memperkuat kerjasama bilateral antar negara.
“Misalnya, Indonesia punya kepentingan gandum dengan India dan Ukraina, ya berhadapan langsung dengan pemimpin negara itu, atau dengan yang berkepentingan. “ jelas Bhima.
Baca Juga: Bertemu Erdogan, Presiden Jokowi Sampaikan Dukacita Mendalam atas Serangan Bom di Istanbul
Lalu Bhima mengatakan, komitmen investasi yang sempat tercetus dalam pertemuan G20, harus dikejar realisasinya, sehingga menjadi penahan atas tekanan eksternal. Kemudian tiga pokok besar yang diusung dalam presidensi G20, dua diantaranya memiliki peluang besar untuk diperdalam. Yaitu, digitalisasi dan transisi energi.
“Jadi Indonesia harus menyiapkan kerangka teknisnya untuk mempercepat inklusivitas digital dan transisi energi. Kelihatan kedepan transisi energi salah satu motor pertumbuhan ekonomi ini yang harus bisa dimanfaatkan,“ tandas Bhima.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kemitraan sektor publik dan swasta (public-private partnership/PPP) yang didukung dengan pemanfaatan berbagai inovasi akan menjadi fondasi dalam memperkuat arsitektur ekonomi pasca pandemi.
Upaya tersebut juga diharapkan mampu menyediakan solusi bagi berbagai isu strategis mulai dari ketahanan pangan hingga transisi energi yang terjangkau dan adil.
“Pemerintah harus menunjukkan kepemimpinan dalam menanggapi tantangan di masa depan melalui kemitraan publik-swasta yang lebih kuat untuk menjadi aksi konkret dari kebijakan,” ujar Airlangga dalam acara Business20 (B20) Summit yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Senin (14/11/2022).
