Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pemerintah pusat menyiapkan posko-posko kesehatan untuk warga Natuna guna mencegah penyebaran virus korona.
Hal tersebut sesuai permintaan Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, ketika melakukan audiensi dengan DPR terkait situasi terakhir di Natuna, Selasa (4/2/2020).
“Tadi permintaannya yang pertama adalah mereka ingin ada posko-posko kesehatan, bukan hanya di dalam tempat observasi, tetapi di lingkungan masyarakat. Apalagi, saya baru tahu kalau ternyata tempat observasi dengan permukiman penduduk sekitar 1,7 kilo (kilometer) jadi cukup dekat," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, di Gedung DPR Jakarta, Selasa (4/2/2020).
Posko kesehatan tersebut, sambungnya, sangat dibutuhkan lantaran rumah sakit di Natuna baru tipe C dan peralatannya kurang memadai.
Menurutnya, warga Natuna bukan tidak mau menerima kehadiran WNI dari Wuhan. Namun karena kurangnya komunikasi dan sosialisasi antara pemerintah pusat dan Pemda, maka muncul kesalahpahaman dan penolakan.
“Sebenarnya ketakutan mereka berasal dari kurang sosialisasi dan komunikasi yang ada, karena menurut Bupati, mereka (warga Natuna) baru dikabari kepastian akan ada WNI dari Wuhan datang itu sehari sebelumnya. Itu pun sudah sore. Jadi saya kira wajar ketika Natuna melakukan aksi itu, lebih karena persoalan ketakutan bukan persoalan tidak mau menerima,” ungkapnya.
Nihayatul juga mengatakan, masyarakat Natuna meminta adanya kepastian biaya perawatan jika ada hal-hal yang tidak diinginkan selama observasi WNI dari Wuhan. Apakah biaya rumah sakit ditanggung pemerintah atau tidak.
“Mereka ingin memastikan biaya kalau ada sesuatu suspect atau apa pun di masyarakat Natuna, mereka ingin memastikan biaya itu di-cover sama pemerintah. Karena rumah sakitnya masih tipe C, tentunya butuh rujukan ke Batam dan itu biayanya cukup tinggi,” tandasnya.
