Tak lama lagi, masyarakat Desa Pegagan Kidul, Kecamatan Kapetakaan, Kabupaten Cirebon akan dapat membayar dengan uang elektronik saat bertransaksi di toko dekat tempat tinggal mereka. Pasalnya, Desa ini telah ditetapkan menjadi proyek percontohan percepatan keuangan inklusif menuju desa juara lahir batin.
“Kami berinisiatif menciptakan ekosistem pembayaran non-tunai secara keseluruhan dengan dukungan Bank Dunia atas kerja sama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Barat melalui sebuah proyek percontohan percepatan keuangan,” ujar Head of Project Management Office Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), Djauhari Sitorus, Selasa (12/11).
Proyek percontohan ini merupakan salah satu upaya pemerintah mendorong lebih banyak lagi masyarakat yang memiliki dan menggunakan produk dan layanan keuangan formal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pada tahap awal uang elektronik sudah dapat digunakan di tiga toko yang berjarak sekitar satu kilometer jauhnya dari desa mereka,” tutur Djauhari.
Selanjutnya, kata Djauhari, pihaknya akan menyiapkan 10 toko di dalam desa guna melayani pembayaran nontunai berbasis QR code.
Tak hanya bagi pembeli, pelaku usaha mikro dan kecil juga diuntungkan dengan pembayaran nontunai. Terlebih sejumlah penyedia jasa seperti LinkAja, DANA, BRI, BNI, Mandiri dan Bank Jabar Banten menyatakan kesiapannya untuk mendukung rencana DNKI.
“Seluruh transaksi non-tunai ini dapat digunakan sebagai dasar penilaian kelayakan kredit. Ini akan menguntungkan pelaku usaha, karena mereka bisa mendapat berbagai opsi pembiayaan baru”, tutur Djauhari.
Desa Pegagan Kidul sendiri dihuni 1.873 rumah tangga dan 3.142 keluarga. Desa ini terletak di Kecamatan Kapetakaan pada Kabupaten Cirebon.
Mayoritas rumah tangga beranggotakan sedikitnya satu pekerja migran luar negeri atau pekerja migran domestik, dan banyak yang masih menerima Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) atau bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Pendapatan mayoritas rumah tangganya tak lebih dari 5 juta per bulan, dan masih ada yang tidak memiliki Surat Hak Milik (SHM) atas nama pribadi.
Selain itu, masih ada 639 rumah tangga yang tidak memiliki rekening bank alias unbanked, namun memilih untuk menyimpan tabungannya secara informal.
Dalam proyek ini warga Desa juga akan diundang untuk berpartisipasi dalam sebuah kegiatan product matching pinjaman mikro bersama PT PNM dan PT Pegadaian sebagai upaya pengembangan usaha. (SN)
