Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta Abdul Aziz menilai tak ada yang dilanggar oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika dideklarasikan sebagai calon presiden (capres) pada 2024 mendatang.
Abdul Aziz pun menilai tindakan tersebut sebagai hak Anies Baswedan sebagai warga negara, meski orang nomor satu di DKI itu baru bakal lengser dari jabatannya pada 16 Oktober 2022.
"Sah-sah saja dalam demokrasi, tidak ada aturan yang dilanggar oleh pak Anies yang dicalonkan oleh partai untuk menjadi capres sebelum masa jabatannya berakhir," ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (3/10/2022).
Baca Juga: NasDem Usung Anies Jadi Capres, Demokrat: Koalisi itu Penuh Misteri
Kendati demikian, Anggota DPRD DKI Jakarta tersebut tak lupa mengingatkan Anies untuk tetap fokus menyelesaikan sejumlah tugasnya selama masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Maka dari itu, waktu yang tersisa tersisa kurang lebih dua pekan lagi ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut diminta untuk menyelesaikan program kerjanya.
"Kami dari PKS sebagai partai pengusung beliau selalu mengevaluasi dan mendorong agar aisa masa jabatan beliau dituntaskan dengan prestasi terbaik," tandas Abdul Aziz.
Baca Juga: NasDem Usung Anies Jadi Capres, Niluh Djelantik Mundur sebagai Kader
Diberitakan sebelumnya, Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam konferensi persnya yang digelar di Nasdem Tower, Jakarta Pusat.
“Pilihan capres Nasdem adalah yang terbaik daripada yang terbaik. Inilah akhir Nasdem memberikan seorang sosok Anies Baswedan," ucapnya, Senin (3/10/2022).
