Jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) rencananya akan diterapkan di DKI Jakarta. Akan tetapi, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Muhammad Iqbal, meminta rencana pemberlakuan ERP dikaji ulang.
"Rencana ERP itu sebaiknya dikaji ulang. Terlebih, transportasi publik di wilayah Jakarta dan sekitarnya tidak merata," kata Muhammad Iqba, INDOZONE melansir dari ANTARA, Jumat (20/1/2023).
Menurutnya, cakupan layanan transportasi publik bagi warga Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) menuju Jakarta perlu diperbanyak. Hal itu utamanya bagi pekerja di Jakarta.
Baca Juga: Densus 88 Tangkap 3 Teroris di Jakarta-Banten, Rupanya DPO Ormas yang Dibubarkan
"Perlu keseriusan lebih melakukan pembenahan transportasi publik. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Jabodetabek perlu bekerja sama memikirkan masalah ini," ungkapnya.
Diketahui melalui ERP, kendaraan yang melintas di beberapa ruas jalan pada waktu tertentu akan dipungut biaya berkisar Rp5.000 sampai Rp19.900. Hal tersebut juga akan berlaku untuk pengendara motor.
"Kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih setelah pandemi COVID-19. Retribusi ini bisa memberatkan mereka, apalagi ojol," kata Iqbal.
Ia pun mengingatkan, mengenai ancaman krisis keuangan global yang diprediksi akan terjadi pada tahun ini, sebagaimana sering disampaikan Presiden Jokowi.
"Ditambah masyarakat harus membayar retribusi ERP, beban hidup masyarakat jadi bertambah," kata dia lagi.
Kemudian, dia menilai rencana kebijakan ERP di 25 ruas jalan di Jakarta tersebut tidak tepat untuk mengatasi kemacetan Ibu Kota. Malahan, menurut Iqbal, penerapan ERP akan membuat masalah baru.
Baca Juga: KPK Duga Korupsi Pengadaan Tanah di Pulogebang Rugikan Negara Ratusan Miliar!
"Rencana pelaksanaan electronic road pricing di beberapa ruas jalan di Jakarta ini tidak menyelesaikan masalah kemacetan ibukota. Justru sama dengan memindahkan kemacetan di jalan yang tidak berbayar," ujar Iqbal.
