Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan blusukan ke daerah Kelurahan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Ia ingin memastikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan dan juga hak atas jaminan kesehatan.
Ia melakukan blusukan pada Rabu (18/8/2021) usai menghadiri acara peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-76 MPR RI di Gedung Nusantara IV Komplek DPR/MPR di Jakarta Pusat.
Seraya melanjutkan langkah melewati lorong-lorong sempit di antara rumah penduduk, Muhadjir mendatangi satu persatu rumah warga, sambil membagikan sembako dan masker. Dia pun kemudian melihat seorang nenek yang tengah duduk di tangga rumahnya yang sangat sempit. Ternyata nenek tersebut menderita penyakit stroke.
"Nenek usianya berapa? Sudah lama tinggal di sini? Tinggal dengan siapa?" tanya Muhadjir sebagaimana dalam keterangannya, Kamis (19/8/2021).
Usai melakukan perbincangan, akhirnya Muhadjir mengetahui nenek itu belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan, serta identitas kependudukan yang belum sesuai domisili. Lantas Muhadjir meminta Wakil Camat Pulo Gadung untuk segera mengurus perubahan identitas KTP nenek asal Magelang, Jawa Tengah itu.
Menurut laporan pemangku daerah terkait, dari sekitar 5.000 Kepala Keluarga (KK) yang ada di Kelurahan Pulo Gadung, sebanyak 792 KK terdata sebagai penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH).
Kemudian saat berkunjung ia menemukan banyak keluarga yang belum mendapatkan bansos reguler, sementara warga tersebut sangat layak menerima bantuan sosial. Hanya sebagian kecil masyarakat yang menerima Bantuan Program Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST) reguler selama masa pandemi Covid-19.
Selain itu, ditemukan juga sejumlah keluarga yang memiliki Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) sebelumnya mendapatkan bantuan PKH dan/atau Program Sembako, saat ini bantuannya tidak dapat lagi sejak awal tahun 2021.
"Menko PMK meminta agar Lurah Pulo Gadung mendata semua warga yang miskin dan rentan, tapi yang benar. Siapa yang miskin, janda, mereka yang susah, seperti tadi yang saya lihat mestinya mereka itu dapat bansos seluruhnya karena masuk warga miskin," jelas Muhadjir.
BACA JUGA: Bisa Santai Sedikit, Anies Perpanjang Waktu Makan di Warteg Jadi 30 Menit
Kepada Pak Lurah, Muhadjir berpesan agar warga miskin bisa mendapat jaminan bansos. Untuk memudahkan pendataan, menurutnya, dapat dilakukan dengan cara mengusulkan dan mengurutkan masyarakat yang paling miskin dan sangat membutuhkan.
"Diranking, kemudian dimusyawarahkan di tingkat RT. Kalau sudah didata ini nanti diusulkan agar masuk DTKS sehingga setelah Covid-19 mereka bisa tetap dapat bantuan reguler," tandas Muhadjir.
