Komisi II DPR Komentari Wacana Pilkada Lewat DPRD: Kalau Kembali ke Sana, Mundur Namanya

- Rabu, 12 Oktober 2022 | 15:29 WIB
Ilustrasi rapat DPR RI (Foto: Antara/Galih Pradipta)
Ilustrasi rapat DPR RI (Foto: Antara/Galih Pradipta)

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa memandang, Pilkada diselenggarakan oleh DPRD kembali adalah sebuah kemunduran. Sebab, hal serupa pernah dilakukan sebelumnya.

Saan berkata, jika sistem Pilkada langsung yang diselenggarakan sekarang ini terdapat kelemahan, sebaiknya diperbaiki. Hal itu dikatakannya untuk merespons adanya pembahasan wacana dari pimpinan MPR RI agar pemilihan kepala daerah dikembalikan pada DPRD.

“Kalau kita kembali ke sana, kan, setback (kemunduran). Menurut saya, tinggal bagaimana pilkada langsung ini. Apabila dinilai ada kelemahan-kelamahan, itu yang kita perbaiki bersama. Bukan berarti kita kembali ke masa lalu,” kata Saan kepada wartawan, Rabu (12/10/2022).

Baca Juga: Soal Duet Sahroni-Airin di Pilkada DKI 2024, Pengamat Sebut Ada Peluang, tapi....

Sampai sekarang, Komisi II DPR belum membahas soal wacana tersebut. Sebab, pihaknya sedang fokus mengawasi dan mengonsultasikan berbagai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk tahapan Pemilu. Terkait Pilkada 2024, Saan menyatakan masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016.

“Sejauh ini, belum ada itu, di komisi II soal wacana itu. Yang sedang fokus komisi II ini, kan, mulai mengawasi dan mengonsultasikan berbagai PKPU untuk tahapan pemilu yang sedang berlangsung,” tutur Saan.

“Dan wacana terkait Pilkada enggak ada. Pilkada sampai sejauh ini masih 27 Nov 2024. Dengan UU yang tidak direvisi. UU pilkada, 10 tahun 2016,” tegas Saan.

Selain itu, Saan mengaskan, bahwa dirinya tidak sepakat dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Bamsoet -sapaan akrab Bambang Soesatyo- menyatakan, bahwa salah satu dampak Pilkada langsung adalah muncul praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah sehingga menjadi dasar kajian, bahwa pilkada dikembalikan ke DPRD.

“Kalau semua elite punya komitmen yang sama untuk tidak melakukan itu, kan, biaya lebih murah. Kan, kenapa misalnya mereka melakukan itu? Karena ada proses yang salah,” ungkap Saan.

Baca Juga: Nasdem Sebut Sahroni-Airin Punya Daya Tarik jika Maju Pilkada DKI 2024

“Proses yang salah ketika mereka mau maju, untuk mendapat rekomendasi, kan, sudah dihadapkan pada hal-hal yang sifatnya pragmatis tadi,” ungkapnya.

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

X