Partai Demokrat mengecam keras aksi provokatif dan tak bertanggung jawab berupa pelemparan telur busuk dan kaus kaki di kantor DPW NasDem Aceh. Adapun kejadian itu menjelang acara bersama Anies Baswedan.
"Partai Demokrat mengecam keras aksi provokatif dan tak bertanggung jawab berupa pelemparan telur busuk dan kaos kaki di Aceh," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani kepada Indozone, Minggu (4/12/2022).
Baca Juga: Mengenal Arti 'Bebek Lumpuh' dalam Politik Sebagaimana yang Disampaikan Andi Arief
Dikatakan Kamhar, tindakan pengecut dan tak bertanggung jawab dari pihak-pihak yang tak menghendaki ketakutan akan kuatnya arus perubahan.
"Ini bukan gaya politik Aceh, bukan pula gaya politik masyarakat Indonesia diberbagai daerah lainnya dalam merespon perbedaan politik. Kita sudah menjalani berulang kali pemilu namun tak ada praktek serendah dan sehina ini sebelumnya," tegasnya.
Baca Juga: Koalisi Perubahan Diisukan Renggang, Demokrat: Kami Makin Solid!
Kamhar menyebut berbagai cara dilakukan untuk menjegal aspirasi dan konsolidasi politik untuk perubahan, mulai dari persoalan perizinan dan kini aksi teror berupa pelemparan. Setelah gagal narasi fitnah dan hoax membendung aspirasi perubahan, kini bergeser pada aksi-aksi fisik yang bisa memicu terjadinya gesekan dimasyarakat.
"Kami meminta agar aparat bertindak cepat dan profesional agar peristiwa serupa tak terulang dan menular kedaerah lainnya," urai dia.
Selain itu, Kamhar mengimbau kepada masyarakat agar tidak terpancing dengan tindakan tersebut. Dilihatnya ada saja pihak yang sengaja membenturkan sesama masyarakat, sehingga kemudian terjadi kekacauan.
"Jangan sampai itu terjadi. Masyarakat harus melakukan kontrol demokrasi atas kekuasaan," paparnya.
Bahkan Kamhar menyebut tak ada salahnya Presiden Jokowi untuk berhenti mengendorse Capres dan Cawapres, selain tidak etis, itu juga berpotensi besar mencederai demokrasi. Sehingga tidak ada salahnya Jokowi belajar dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi negarawan yang dipenghujung masa jabatannya memastikan demokrasi terjaga dan pemilu berlangsung demokratis.
"Tak ada pengkondisian pembentukan koalisi, pasangan capres dan cawapres maupun hasil pemilu agar Pak Jokowi bisa husnul khotimah dan tak mengidap post power sindrom setelah tak lagi berkuasa nanti," tandasnya.
