Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyebut, Pancasila harus masuk lagi ke dalam kurikulum pendidikan Indonesia untuk memantapkan ideologi bangsa.
"Keputusan Presiden itu harus menjadi dokumen akademis yang mewarnai proses pendidikan Pancasila di lembaga-lembaga pendidikan formal," ujar Ketua MPR dalam pidato saat sidang paripurna pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu.
Bamsoet menuturkan, Pendidikan Pancasila harus dimasukkan ke dalam semua jenjang pendidikan, baik dari usia dini hingga universitas.
Dia pun memuji komitmen Presiden Jokowi dalam menjaga idelaisme bangsa dengan menetapkan Hari Kelahiran Pancasila dan membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Bamsoet mengatakan, keputusan itu menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan menjadi bintang penuntun ke mana arah tujuan bangsa.
Pemerintah sendiri tidak akan membuat keputusan Presiden sebagai dokumen historis yang hanya akan disimpan. Tetapi juga akan menjadi difungsikan menjadi dokumen hukum dalam setiap pembentukan perundang-undangan.
Tidak hanya itu, BPIB dan Badan Sosialisasi empat pilar MPR akan semakin mengoptimalkan peran dan tanggung jawab negara untuk mempertahankan ideologi bangsa Pancasila.
"Lebih dari pada itu ke depan kita perlu mempunyai payung hukum yang kokoh dalam bentuk undang-undang mengenai pembinaan ideologi Pancasila," ujarnya.
Joko Widodo dan Ma'ruf Amin resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu, 20 Oktober 2019 dalam seremoni yang diselenggarakan di Gedung MPR/DPR.
