Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengambil kebijakan dengan mengalokasikan dana sekitar Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah.
Jaring pengaman sosial itu mulai dari bantuan ke Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, juga subsidi pembiayaan PLN.
Presiden Jokowi meminta penyaluran bantuan sosial tersebut secara cepat dan tepat sasaran juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah sampai pada tahap RT/RW.
"Pelakanaan harus teapat sasaran, data penerima kelompok by addres, sehingga tepat dan akurat, melibatkan RT/RW dan pemerintah desa juga pemda sehingga betul betul bantuan ini bisa terpakai. Penyalurannya sesegera mungkin cepat dan tepat," ucapnya saat membuka Rapat Terbatas di Istana, Selasa (7/4/2020).
Dia juga meminta penyaluran harus dilakukan secara praktis dan tidak berbelit-belit yang ujungnya menyusahkan masyarakat. Dalam penyalurannya, Jokowi juga meminta pemerintah untuk melibatkan pelaku usaha mikro.
"Bisa melibatkan pelaku usaha mikro dan kecil, jasa transportasi ojek, sehingga bisa menggerakkan dan ikut sertaan menggerakan ekonomi di bawah," jelasnya.
