Proyek Infrastruktur yang masif dibangun pemerintah sejak 2014-2019 ternyata tidak banyak membawa manfaat bagi sektor swasta nasional.
Proyek-proyek infrastruktur yang nilainya ratusan triliun itu sebagian besar 'dilahap' oleh BUMN, anak usaha BUMN, hingga cucu usaha BUMN.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kadin Indonesia, Dandun Sri Harninto di Jakarta, Jumat (15/11).
Menurut Dandun, proyek-proyek besar milik pemerintah selama ini selalu digarap dengan sinergi BUMN. Sementara proyek-proyek yang nilainya lebih kecil, selalu 'dilahap' oleh anak hingga cucu usaha BUMN juga.
"Sejak awal teman-teman Kadin ini mendorong pemerintah. Kok selalu BUMN terus, saya gak tau. Sekarang kan ada sinergi BUMN, akhirnya kita mau bersinergi ber-JO (Join Operation) dengan BUMN sulit sekali," ujar Dandun.
Kondisi ini, kata Dandun terus berlanjut meski Menteri PUPR mengeluarkan regulasi bahwa proyek dengan nilai tertentu dibawah Rp100 miliar, tidak boleh dikerjakan oleh BUMN.
"Setidaknya yang kita harapkan dari teman-teman swasta adalah BUMN yang sudah besar ini merubah orientasinya. Dia kan udah gede nih. Sementara kita defisit, jadi harus mulai jangan jadi jago kandang. Kita udah sering mendorong, udahlah BUMN udah cukup besar, kapasitasnya besar," tuturnya.
Ia juga meminta agar Menteri BUMN mereview ulang unit-unit usaha BUMN. Menurutnya dengan kondisi saat ini, anak usaha BUMN sudah terlalu banyak dan terkesan memonopoli pekerjaan sehingga sektor swasta sulit berkembang.
"Anak-anak perusahaanya (BUMN) sudah mulai dibubarkan saja, kan itu banyak sekali. Bagaimana 1 projek itu berentetan ke supliernya, sub kontraknya dikerjakan mereka sendiri kan sudah tidak sehat itu. Akhirnya teman-teman swasta berkurang banyak," tuturnya.
"Biarlah teman-teman swasta yang mengerjakan proyek yang konvensional yang standar dan dengan teknologi yang biasa saja. Jangan BUMN," imbuhnya. (SN)
