Rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara Komisi III DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD berlangsung panas. Hal itu dikarenakan Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak hadir dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).
Adapun rapat tersebut membahas transaksi janggal senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Awalnya, anggota Komisi III DPR Habiburokhman memberikan interupsi. Ia mempertanyakan soal ketidakhadiran Sri Mulyani dalam rapat tersebut.
Baca Juga: Tegas, Partai Buruh Dukung Mahfud MD Bongkar Transaksi Janggal Rp349 Triliun di Kemenkeu!
Ketidakhadiran Sri Mulyani sangat disayangkan. Pasalnya, ia merupakan anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
"Interupsi pimpinan Ketua Komite Pak Mahfud, Sekretaris Komite Pak Ivan hadir, dan anggota yang bernama Sri Mulyani, ingin konfirmasi dahulu," kata Habiburokhman.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menjelaskan bahwa Sri Mulyani tidak bisa hadir karena ada kegiatan kenegaraan di Bali.
Kemudian, Sahroni meminta agar anggota Komisi III DPR memanfaatkan kesempatan rapat ini untuk mendengarkan klarifikasi dari Mahfud soal transaksi janggal Rp 349 triliun.
Baca Juga: Polisikan Menko Polhukam, Menkeu dan Kepala PPATK, MAKI: Semoga Ditolak!
"Di kesempatan lain nanti akan kita undang tapi hari ini dalam forum ini kita semua pengin informasi isu Rp 349 triliun ini akan lebih dalam untuk kita sikapi, agar publik tidak bertanya-tanya," ujarnya.
Habiburokhman kembali menimpali pertanyaan Sahroni. Ia menyebut, rapat kali ini untuk mencari kejelasan lantaran persoalan ini berkaitan dengan keterangan tiga pihak yakni Mahfud MD, Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
"Karena ini pentingnya kehadiran Ibu Sri Mulyani hari ini ada kegiatan lain, kegiatan apa gitu loh," kata Habiburokhman.
"Pak Habib kita paham kita ingin Bu Sri Mulyani hadir tapi nyatanya enggak bisa hadir Tapi Pak Mahfud di sini ada sebelum kita akan mulai dengan Pak Ketua Komite kita persilakan," jawab Sahroni.
Habiburokhman mengaku, DPR sudah melayangkan surat undangan kepada Sri Mulyani. Menurutnya, Sri Mulyani harus memberikan alasan jelas jika tidak hadir.
"Kalau ada agenda lain, agendanya apa tapi mohon, tolong dikonfirmasi juga apa ke sidang, apakah sidang ini bisa dilanjutkan dengan ketidakhadiran Ibu Sri Mulyani, kami ingin konfirmasi," tuturnya.
