Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mendukung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun yang diduga tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Mendukung penuh dan bersama dengan pak Mahfud MD untuk membongkar dugaan pencucian uang di kementerian keuangan, ada transaksi janggal sebesar Rp349 triliun,” kata Said dalam konferensi pers, Selasa (28/3/2023).
Lebih lanjut, Said menyayangkan sikap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menyebut transaksi janggal itu tidak terkait korupsi maupun TPPU.
Baca Juga: Anggota DPR Minta Mahfud MD Buka Seluruh Data Transaksi Janggal Rp349 T di Kemenkeu!
Mahfud, sebagai guru besar hukum dan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), tidak sembarangan mengeluarkan pernyataan terkait transaksi janggal tersebut, menurut Said. Ia menilai, pernyataan Mahfud pasti berlandaskan aspek hukum.
“Partai Buruh sepakat dengan Pak Mahfud. Kalau begitu, tidak mungkin seorang Mahfud Md, guru besar hukum di Indonesia dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, tanpa menelaah aspek hukum ketika mengeluarkan pernyataan,” tutur Said.
“Kalau dia dinyatakan tidak tindak pencucian uang, tindak pidana korupsi, kalau begitu apa? Mengapa tiba-tiba menciut, menteri keuangan mengatakan hanya sekitar tidak lebih dari puluhan triliun rupiah,” sambungnya.
Presiden Partai Buruh Heran dengan Sri Mulyani Indrawati
Said heran atas pernyataan Sri Mulyani yang membantah transaksi janggal itu terkait TPPU. Ia menyebut, Sri Mulyani dan DPR telah menyakiti hak rakyat.
Baca Juga: Soal Transaksi Janggal Rp349 T di Kemenkeu, KPK: Seharusnya Tidak Dibuka ke Publik
“Harus diambil hikmah dari pernyataan seorang Menko Polhukam, Pak Mahfud. Berulang-ulang, Mahfud mengatakan korupsi Indonesia sudah memprihatinkan semua lini,” pungkasnya.
Artikel Menarik Lainnya:
