Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya bahwa, uang rakyat dalam APBN/APBD bukan untuk membiayai birokrasi. Ia menegaskan, uang rakyat digunakan untuk program yang bermanfaat bagi masyarakat.
"Setiap rupiah uang rakyat harus kembali kepada rakyat, untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses. Ini yang hati-hati, ya. Sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi," kata Presiden Jokowi saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Presiden Jokowi mengingatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengeluaran. Ia menyoroti bahwa terdapat banyak anggaran program yang tidak efisien dan efektif dalam beberapa alokasi anggaran APBD, di mana sebagian besar digunakan untuk perjalanan dinas dan belanja pegawai seperti honor.
Baca Juga: Pesan Presiden Jokowi untuk Ganjar: Semangat Berjuang untuk Menang
"Selain peningkatan akuntabilitas, kita harus juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas belanja. Dilaksanakan dengan baik, terus dimonitor dan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran. Outcome-nya betul-betul dirasakan oleh rakyat," tambahnya.
Kepala Negara mencontohkan, misalnya dalam sebuah APBD terdapat pagu belanja perjalanan dinas mencapai Rp1 miliar untuk program penyuluhan tenaga pertanian yang memiliki total anggaran Rp1,5 miliar.
Artinya, lebih dari 50 persen total anggaran penyuluhan tenaga pertanian di daerah tersebut habis hanya untuk perjalanan dinas.
Baca Juga: Presiden Jokowi Bantah Isu Orang Istana Jadi Beking Ponpes Al Zaytun
Lebih jauh katanya, biaya operasional atau overhead cost tidak lebih dari 20—25 persen dari total anggaran. Untuk itu, Presiden Jokowi meminta sasaran dan hasil dari program di APBN dan APBD harus menjadi fokus penggunaan anggaran.
Artikel Menarik Lainnya:
