Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memperkirakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak akan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengadaan lahan untuk program rumah tanpa uang muka, atau DP Rp0.
"Saya tidak ingin, apa ya, menduga-duga ya. Saya kira tidak sejauh itu," ucap Riza Patria saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (16/3/2021).
Pasalnya, politisi Partai Gerindra ini menilai, apabila kepala daerah dipanggil oleh KPK terkait hal yang terjadi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka hanya akan mengganggu kinerja di pemerintahan.
"Kalau semua urusan BUMN kemudian menteri BUMN dipanggil, kemudian urusan BUMD gubernur-wagub dipanggil ya enggak bisa kerja kita semua, atau urusan lain-lain semua dipanggil enggak ada," paparnya.
Oleh sebab itu, menurut Riza Patria, KPK pasti akan mengetahui dengan pasti pihak-pihak mana saja yang akan diperiksa untuk dimintai keterangan soal pengadaan lahan yang dikorupsi Dirut PD Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.
BACA JUGA: Badan Perlindungan Pekerja Migran Amankan Lima TKI Ilegal di Bogor
"Jadi saya kira KPK sangat profesional sangat mengerti tahu siapa yang harus ditanya, siapa yang harus diklarifikasi, sampai siapa yang harus dipanggil dan lain sebagainya. Kita serahkan mekanismenya seperti selama ini yang ada di KPK tentu kita hormati," tandas Riza.
Seperti diberitakan sebelumnya, Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya berpeluang memanggil Anies Baswedan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung untuk program DP Rp0.
"Saya kira siapa pun saksi itu yang melihat yang merasakan kemudian yang mengetahui secara peristiwa ini kan tentu nanti beberapa saksi sudah diperiksa kemarin tentu nanti dari situ akan dikembangkan lebih lanjut siapa saksi-saksi berikutnya yang nanti akan dipanggil," kata Ali Fikri.
