Terkait pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat jaringan ISIS, pemerintah dengan tegas mengatakan bahwa tak memiliki rencana untuk memulangkan para warga tersebut.
Presiden Joko Widodo juga mengatakan, bahwa keputusan itu untuk menjaga kemanan 260 juta penduduk Indonesia.
"Saya kira kemarin sudah disampaikan bahwa pemerintah memiliki tanggungjawab keamanan terhadap 260 juta penduduk Indonesia, itu yang kita utamakan," katanya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Selain itu, Presiden juga telah memerintahkan pemerintah untuk melakukan identifikasi secara satu per satu dari total 689 orang yang terlibat jaringan teroris itu.
Dan setelah melakukan pengidentifikasian, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah masih memberikan peluang untuk menerima anak-anak usia di bawah umur yang berstatus yatim piatu.
Presiden juga menegaskan bahwa keputusan itu telah dibuat oleh orang-orang berdasarkan perhitungan yang matang dan kalkulasi yang tepat.
