Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerapkan sistem laporan digital untuk mencegah korupsi di semua unit pemerintah, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, meminta agar pengelola anggaran negara selalu melakukan internal control, termasuk check and balance dalam pengelolaan keuangan negara.
"Korupsi itu merupakan suatu penghianatan. Corporate governence yang berasaskan transparansi, check and balance, mestinya kita semua belajar dari situ," kata Sri Mulyani, Jumat (4/10).
Sri Mulyani mulyani mengatakan tiap kementerian atau lembaga, termasuk BUMN, wajib menerapkan internal control dalam penggunaan anggaran.
"Kalau di kementerian Keuangan, ada korupsi, pertama yang dilihat adalah kenapa sistemnya tidak bisa mendeteksi itu (korupsi)," tutur Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menilai integritas juga diperlukan mengontrol korupsi. Dengan bertambahnya volume APBN, integritas seluruh profesional yang mengelola anggaran seharusnya semakin meningkatkan.
"Bukan semakin tergoda terhadap apa yang mereka lihat sebagai suatu aset. Itu bukan uang kita, itu adalah uang rakyat yang harus kita kelola," tegas Sri Mulyani.
Pemerintah telah membangun pola sistim keuangan yang jauh lebih transparan ketimbang sebelumnya. Proses pelaporan digital hingga transaksi, semuanya sudah bisa diawasi dengan mudah.
"Kami berharap itu (internal control), peranan di masing-masing kepatuhan internal, bahkan sampai Irjen-nya ikut mengawasi. Jangan sampai semua institusi dilihatnya sama," pungkas Sri Mulyani. (SN)
