Kebijakan Gubernur DKI Jakarta dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) fase 2 yang sementara berjalan dinilai sebagai keputusan mencari popularitas semata tanpa koordinasi dengan daerah penyanggah sehingga tidak akan efektif.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Menurutnya kebijakan PSBB fase 2 Anies bernuansa politis namun minim komunikasi dan koordinasi. Padahal keberhasilan PSBB perlu dukungan dari daerah penyanggah.
"PSBB ini nuansanya sangat politis. Hanya mencari popularitas saja. Kebijakan apapun yang diambil harus selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan daerah penyangga karena sebagus apapun kebijakan di Jakarta berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah penyangga," kata Gembong kepada wartawan, Selasa (29/9/2020).
Kegagalan Anies berkoordinasi, terbukti dari sejumlah peristiwa yang terjadi belakangan. Dimana warga Ibu Kota berbondong-bondong mencari hiburan di kawasan Bekasi atau Tangerang. Himbauan untuk tetap di rumah dari Anies praktis gagal.
Gembong menambahkan, PSBB di DKI Jakarta tidak bisa diterapkan secara massal seperti sekarang. Supaya efektif pembatasan ini, harusnya dilakukan di skala lokal saja. Hanya kawasan zona merah saja yang diberlakukan aturan ini, dengan pengawasan yang ketat.
"PSBB-nya hanya di zona merah, ini akan lebih efektif. Soal pengawasan pasti lebih efektif karena skopnya kecil. kemudian keterlibatan masyarakat dalam penanganan Covid jadi lebih tinggi. jadi kalau ada persoalan itu masyarakat harus ikut berpartisipasi hasilnya jauh lebih efektif dibanding Pemda bekerja sendiri," tukasnya.
Artikel Menarik Lainnya:
- Heboh Anak Dicabut Kuku dan Dibuang Orangtuanya Dibilang Hoax, Begini Penelusuran Faktanya
- Sosok Misterius Muncul dari Bayangan Wanita Gendong Anak, Bayangannya Tampak Menyeramkan
- Viral Ambulans Dihadang Oknum PNS di Bogor, Ini Cerita Sebenarnya
