Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan judicial review yang diajukan oleh Politisi Muda Tsamara Amany dan Faldo Maldini tentang batas usia pencalonan kepala daerah dalam pilkada.
Berdasarkan Putusan MK No. 58/PUU-XVII/2019 yang dibacakan Rabu (11/12) menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada masih berlaku, untuk calon gubernur dan wakil gubernur minimal berusia 30 tahun. Sementara umur serendah-rendahnya 25 tahun bagi calon bupati dan calon wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.
"Mengadili, menolak permohonan para pemohon," ucap Ketua MK Anwar Usman di Gedung MK Jakarta, Rabu (11/12).
Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mengatakan bahwa penetapan batas usia calon kepala daerah merupakan kewenangan pembentuk UU atau DPR bersama pemerintah. Karena itu, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada.
"Bahwa untuk jabatan atau perbuatan hukum tertentu pembentuk UU menentukan batas usia berbeda-beda dikarenakan perbedaan sifat jabatan atau perbuatan hukum, itu pun merupakan kewenangan pembentuk UU," ucapnya dalam bacaan putusannya.
Dalam putusannya, MK membantah argumentasi para pemohon bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada bersifat diskriminatif. Pemenuhan hak atas persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan bukan berarti meniadakan pembatasan-pembatasan seperti usia jabatan.
Sebelumnya, Tsamara dan Faldo mengajukan judicial review dengan alasan mereka berniat mencalonkan diri sebagai kepala daerah tetapi terbentur syarat Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada. Faldo berencana ikut Pilgub Sumbar 2020. Namun, pada saat penetapan calon gubernur pada 8 Juli 2020, belum genap 30 tahun.
Sementara Tsamara Amany yang berniat menjadi calon gubernur DKI Jakarta yang diadakan pada 2022 ketika usianya baru menginjak 26 tahun.
