Setelah anggaran lem aibon di Dinas Pendidikan DKI Jakarta, kali ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru disorot karena mengalokasikan anggaran sebesar Rp19,8 miliar untuk 50 anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Sementara di zaman Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok, TGUPP berjumlah sembilan orang, rinciannya tujuh orang pejabat eselon II dan dua non PNS yang pensiun sebagai PNS DKI.
Lalu bagaimana di zaman Anies Baswedan?
Tahun 2019, rupanya Anies dibantu TGUPP dengam jumlah 67 orang. Dimana dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang TGUPP, anggota disebut dapat terdiri dari unsur PNS dan atau non-PNS.
Saat itu hanya ada satu PNS di TGUPP yakni Yuriati, itupun akhirnya ia di mutasi ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta.
Melihat fenomena ini, Anggota Fraksi PDI Pejuangan Jhonny Simanjuntak mempertanyakan begitu banyaknya anggota TGUPP non PNS yang justru menampung para tim sukses saat Anies-Sandi.
"Itu idealnya TGUPP yang non PNS enam orang. Kami sarankan pakai dana operasional gubernur. Inikan kita mendapati TGUPP yang dulu tim suksesnya Anies-Sandi kemaren," ungkap Jhonny saat dihubungi, Rabu (11/12).
Menanggapi polemik TGUPP, Pengamat Kebijakan Publik dari Univeritas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan bahwa 50 orang dalam sebuah tim terlalu banyak menurutnya.
"Persoalannya menjadi tidak efektif kalau jumlah orang terlalu banyak, tim 50 orang bagaimana memimpinnya?," katanya kepada Indozone saat dihubungi, Rabu (11/12).
Ia juga menjelaskan bahwa TGUPP memang dibutuhkan, tetapi dengan jumlah anggota dan anggaran yang banyak akan jadi pertanyaan masyarakat. Dimana gaji TGUPP itu menggunakan APBD tetapi tanggung jawab mereka melekat pada gubernur.
