Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) memang aktif mengkritik sejumlah program kegiatan yang dianggarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, salah satunya adalah anggaran untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Menurut anggota Fraksi PDIP Johny Simanjuntak kritikan yang dilontarkan oleh fraksinya masih dalam koridor kinerja dewan sebagai pengawas. Jika dalam hal ini Gubernur Anies Baswedan melihat PDI Perjuangan terlalu keras terhadap TGUPP, menurut Jhonny, Anies belum siap jadi pemimpin.
"Harus siap dikritik, kalau pemimpin enggak siap dikritik jadi pemimpi," ujar Jhonny saat dihubungi Indozone, Rabu (11/12).
Jhonny melanjutkan bahwa PDI Perjuangan tidak asal kritik terhadap kinerja TGUPP. Ia kembali mengingatkan bahwa kalau kerja TGUPP nyata maka tidak ada anggaran lem aibon yang fantastis, pengunduran diri kepala Dinas Pariwisata, hingga kepala Bappeda.
Fraksi PDI Perjuangan melihat TGUPP besutan Anies justru akan membuat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tak maksimal bekerja.
"Kalau misal TGUPP dominan yang sifatnya teknis, kita khawatir SKPD kita jadi ogah-ogahan. Ah mereka (TGUPP) yang kerjakan, takut berkreasi," tambahnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menilai pemotongan jumlah anggota TGUPP menjadi 50 orang dari 67 orang karena pihak oposisi di DPRD DKI Jakarta terlalu keras terhadap tim pilihannya.
"Kenapa pihak oposisi sangat keras pada TGUPP, karena TGUPP efektif bekerja membuat program-program gubernur berhasil. Oposisi selalu mengarahkan untuk lihat sendiri kan, kritik-kritiknya, kemudian pantauannya, itu hal-hal yang membuat kinerja Pemprov berhasil, di situlah yang paling banyak dikritik," ujar Anies, di terowongan Kendal, Jakarta Pusat, Selasa (10/12).
Ia juga menilai tugas TGUPP justru memainkan instrumen penting sehingga kinerjanya semakin dirasakan.
"TGUPP justru memainkan peran yang sangat instrumental. Karena itu buat saya makin saya, makin banyak dikritik terkait TGUPP, berarti kinerjanya TGUPP nya itu makin dirasakan," tuturnya.
