Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merencanakan darurat sipil untuk menghadapi wabah virus corona (Covid-19).
Namun, kebijakan itu merupakan opsi terakhir jika wabah virus corona semakin tidak terkendali di Tanah Air.
"Untuk penerapan Darurat Sipil, adalah langkah terakhir yang bisa jadi tidak pernah digunakan dalam kasus Covid-19 ini," kata Fadjroel dalam rapat kabinet terbatas melalui video conference, Senin (30/3/2020).
Adapun Jokowi juga meminta agar kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan physical distancing (jaga jarak aman) dilakukan lebih tegas, disiplin, dan efektif.
"Hal ini diperlukan untuk memutus mata rantai persebaran virus corona atau Covid-19," ujar Fadjroel.
Kemudian, dalam menjalankan PSBB, lanjut Fajroel, pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif melalui kolaborasi Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas Covid-19, Kementerian Perhubungan, Polri/TNI, Pemda dan K/L terkait.
