Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, melihat ada keanehan dalam surat pencekalan yang diklaim Habib Rizieq Shihab melalui media sosial.
Mahfud MD mengaku tidak pernah melihat surat pencekalan Habib Rizieq yang autentik. Suratnya pun tidak diperlihatkan dengan jelas sumbernya dari pemerintah Indonesia atau bukan.
"Dokumennya cuma di medsos karena tidak pernah ada aslinya. Itu Habib Rizieq tidak boleh keluar dari Arab Saudi atas alasan keamanan. Nah alasan keamanan ini tidak disebutkan, apakah atas permintaan pemerintah Indonesia atau tidak. Tidak disebut dalam surat itu," kata Mahfud MD, di Jakarta, Selasa (13/11).
Mahfud MD pun menantang Habib Rizieq menunjukkan surat pencekalannya kepada pemerintah Indonesia, atau dikirim ke Kantor Kemenkopolhukam. Tujuannya agar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu bisa menindaklanjuti permasalahan Habib Rizieq.
"Kalau dia punya bukti surat dicekal oleh pemerintah Indonesia, antarkan ke saya, entah aslinya, entah fotokopi," tutur Mahfud MD.
Pemerintah Indonesia juga tidak pernah mencekal Habib Rizieq. Mahfud MD membantah ada surat pencekalan 1,5 tahun karena bertentangan dengan hukum di Indonesia. Dia menjelaskan pencekalan maksimal hanya enam bulan.
Mahfud MD justru menyangka bos Front Pembela Islam (FPI) itu punya masalah dengan kerajaan Arab Saudi.
“Sudah saya cek semua di imigrasi, kepolisian, tidak ada yang cekal dia. Masalahnya, di pemerintah Arab Saudi. Silakan urusannya ke sana, kalau ada sesuatu yang bisa kami bantu, ya dibantu," tutur Mahfud MD.
Sebelumnya, Rizieq mengungkapkan alasannya tidak kunjung pulang ke Indonesia melalui media sosial YouTube. Pimpinan Front Pembela Islam itu mengaku dicekal pemerintah Indonesia.
Rizieq pun memperlihatkan surat pencekalannya yang dibuat pemerintah Indonesia untuk pemerintah Arab Saudi melalui video tersebut. Dia kemudian mengharapkan publik tidak mengasumsikan prasangka negatif terkait keberadaannya di Tanah Suci.
