Ekonom Kwik Kian Gie Takut Kritik Rezim Jokowi, Lebih Aman Kritik Rezim Soeharto

- Selasa, 9 Februari 2021 | 11:11 WIB
Kiri: Ekonom Kwik Kian Gie (Instagram/kwikkiangieotentik) / Kanan: Presiden Jokowi (Instagram/jokowi)
Kiri: Ekonom Kwik Kian Gie (Instagram/kwikkiangieotentik) / Kanan: Presiden Jokowi (Instagram/jokowi)

Ekonom Kwik Kian Gie mengaku kini merasa khawatir saat menyampaikan pendapat. Begitu pendapat berbeda dengan arah kebijakan pemerintah alias mengkritik, maka akan langsung diserang oleh "buzzer" di media sosial.

Padahal, menurut Kwik pendapat yang berbeda bukan berarti menyerang pemerintah. Kritik bisa dijadikan sebagai salah satu saran untuk memperbaiki kebijakan menjadi lebih baik.

"Saya belum pernah setakut saat ini mengemukakan pendapat yang berbeda dengan maksud baik memberikan alternatif. Langsung saja di-buzzer habis-habisan, masalah pribadi diodal-adil," cuit Kwik di akun Twitternya, dikutip Selasa (9/2/2021).

Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Industri itu kemudian membandingkan pemerintahan sekarang dengan pemerintahan Soeharto.

Menurutnya, rezim Orde Baru lebih mampu menerima kritikannya yang dituangkan lewat surat kabar, sekalipun kritikan itu tajam.

"Zaman Pak Harto saya diberi kolom sangat longgar oleh Kompas. Kritik2 tajam. tidak sekalipun ada masalah," lanjutnya.

Kwik juga menegaskan bahwa dia sampai saat ini masih merupakan kader PDIP yang merupakan partai pengusung Presiden Jokowi. Meski begitu, bukan berarti dia harus menjilat dan mencari muka terus.

"Saya ini sejak tahun 1987 kan kader PDI sampai menjadi PDIP, mengalami Kongres Medan dan Surabaya dan tetap kader sampai saat ini. Satu partai dng Pak Jokowi. Tapi kan tidak lantas hrs menjilat terus dan mencari muka terus? Hubungan dng Mbak Mega msh super," kata Kwik.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta masyarakat lebih aktif lagi dalam memberikan masukan dan juga kritik terhadap kinerja pemerintah.

"Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan atau potensi maladministrasi," kata Jokowi, Senin (8/2/2021).

Begitu juga dengan Sekretaris Kabinet yang mengatakan pemerintah butuh kritik pedas dan keras dari media massa, sehingga bisa membangun dengan lebih terarah dan benar.

Artikel menarik lainnya

Editor: Zega

Tags

Rekomendasi

Terkini

X