Presiden Joko Widodo mendapat keluhan dari sejumlah kepala daerah Provinsi Maluku, terkait minimnya Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) wilayah tersebut.
Keluhan para kepala daerah Maluku itu disampaikan langsung kepada Jokowi melalui rapat terbatas, Senin (28/10) malam. Mereka yang menghadiri pertemuan dengan Presiden terdiri dari gubernur dan wakil gubernur, tujuh bupati, serta satu wali kota.
Jokowi berjanji bakal menindaklanjuti keluhan tersebut. Dia akan meminta Menteri Keuangan, Sri Mulyani, untuk memberi perhatian lebih terhadap APBD Maluku.
"Memang APBN kita juga ada keterbatasan, tetapi usulan yang tadi disampaikan nanti siang akan saya telepon langsung kepada Menteri Keuangan untuk bisa memberikan perhatian yang lebih kepada Provinsi Maluku," kata Jokowi dalam keterangan pers Istana, Selasa (29/10).
Jokowi sebagai Presiden sejatinya punya kewenangan membuat kebijakan fiskal. Namun, tetap harus melalui Sri Mulyani karena yang bersangkutan adalah pemegang uang negara.
"Jadi uangnya yang megang Menteri Keuangan, tetapi kebijakannya yang memutuskan Presiden," ujar Jokowi.
Jokowi mengaku sering mendengar keluhan serupa setiap bertemu kepala daerah. Presiden mengingatkan Indonesia memiliki 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, sehingga APBN memiliki keterbatasan.
"Dengan keterbatasan APBN yang ada, nanti akan saya utak-atik sesuai dengan tadi yang diusulkan. Insya Allah akan segera kita tindak lanjuti," tutur Jokowi.
