Pemerintah Daerah diberikan tenggang waktu selama tiga bulan untuk menyiapkan program kartu pra kerja yang merupakan program nasional di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk mensosialisasikan bahwa program kartu pra kerja nanti bisa diakses melalui aplikasi digital.
"Kartu pra kerja akan gunakan aplikasi. Pemerintah siapkan waktu 2 sampai 3 bulan peran gubernur, bupati, dan wali kota untuk bantu sertifikasi pelatihan ini," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato di SICC Sentul, Rabu (13/11).
Airlangga juga mengatakan bahwa pemerintah akan membentuk Komite Cipta Kerja guna mendorong penciptaan pelatihan bagi masyarakat yang belum mendapatkan kesempatan bekerja.
"Pelatihan terdiri dari 3 jenis yakni skilling, up skilling, dan re skilling khusus bagi pekerja yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK)," jelas Airlangga.
Selain itu, pemerintah juga akan mendorong pelatihan kerja di seluruh Indonesia yang tersertifikasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
"Program kartu pra kerja ini berbeda dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang satu arah yakni bantuan pemerintah ke masyarakat," jelasnya.
"Kartu pra kerja penggunanya banyak dan tempat latihannya banyak. Diberikan ke usia 18 tahun dan tidak sedang sekolah untuk dimasukan ke vokasi dan lapangan kerja," imbuhnya.
Airlangga juga mengungkap bahwa alokasi anggaran kartu pra kerja tersebut berbeda-beda sesuai dengan jenis pelatihan kerja yang diadakan.
"Biayanya Rp3 juta hingga Rp7 juta dari pemerintah. Ini alokasi anggaran normal, tapi ada fleksibilitas, misalnya untuk barista kopi pelatihan hanya seminggu ongkosnya lebih murah," pungkasnya. (SN)
