Pemerintah dan aparat kemanan diimbau untuk mewaspadai pihak-pihak dengan motif tertentu yang berpotensi mengalihkan isu dari demonstrasi menolak revisi Undang-Undang (UU), menjadi tuntutan mundur terhadap Presiden Joko Widodo.
"Situasi ini bisa saja dimanfaatkan oleh 'penumpang gelap' untuk mengalihkan isu dari demonstrasi menolak revisi UU menjadi tuntutan mundur Jokowi," kata akademi Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang di Kupang, Rabu (25/9).
Dia mengatakan hal itu berkaitan dengan gerakan sosial yang dilakukan elemen masyarakat dan mahasiswa beberapa hari terakhir ini. Menurutnya, itu bisa menjadi celah terhadap upaya menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-K.H Ma'ruf Amin pada 20 Oktober mendatang.
Namun menurut Ahmad Atang, gerakan demonstrasi tersebut masih jauh dari dugaan untuk menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden nanti.
"Alasannya karena isu yang diusung tidak terkait dengan keabsahan hasil Pemilu Presiden (Pilpres) dan Joko Widodo sebagai Presiden terpilih," katanya.
Kendati demikian, lanjutnya, pengalihan isu untuk menurunkan Presiden Joko Widodo sangat mungkin terjadi, mengingat gerakan sosial tanpa pola akan membuka peluang masuknya kelompok kepentingan yang selama ini menunggu momentum.
Hanya, dia meyakini kondisi itu tentu sudah diantisipasi oleh aparat keamanan dalam melakukan pemetaan terhadap aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa kota besar, beberapa hari terakhir ini.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan bahwa pihak tertentu sedang berupaya menjegal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019.
Meski tidak menyebut pihak yang dimaksud secara persis, Moeldoko mengatakan pihak tersebut berharap situasi politik dan keamanan terus memanas hingga pelantikan.
"Ada yang mengharapkan seperti itu (menjegal pelantikan)," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9).
