Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengatakan, pemerintah Indonesia tidak akan bernegosiasi dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terkait dengan persoalan perairan Natuna.
Ia menambahkan, jika dilihat dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, perairan Natuna masuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Dengan begini menurutnya, tak perlu lagi negosiasi bilateral.
"Terkait dengan kapal ikan RRT yang dikawal resmi pemerintah Tiongkok di Natuna, prinsipnya begini, Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan Tiongkok," kata Mahfud,usai menghadiri Peringatan Dies Natalis Ke-57 Universitas Brawijaya di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (05/01).
Ia menambahkan, jika pemerintah Indonesia melakukan negosiasi bilateral, maka secara tidak langsung pemerintah mengakui ada sengketa antara Indonesia dan Tiongkok terkait dengan perairan Natuna.
Padahal, menurut Mahfud, perairan Natuna milik Indonesia secara utuh sehingga tidak diperlukan negosiasi atau perundingan dengan pemerintah Tiongkok.
Sementara itu, pemerintah Tiongkok mengklaim secara sepihak perairan Natuna dengan sebutan Nine Dash Line.
"Tiongkok tidak punya hak untuk mengklaim daerah tersebut. Jika kita berunding dengan Tiongkok, kita mengakui bahwa perairan itu ada sengketa. Namun, ini tidak ada sengketa, dan mutlak milik Indonesia secara utuh," kata Mahfud.
Mahfud menegaskan, pemerintah Indonesia tak akan membentuk tim negosiasi. Indonesia harus tetap mempertahankan kedaulatan negara, termasuk perairan Natuna.
"Kami tidak membentuk tim negosiasi, tidak ada. Kami akan mempertahankan kedaulatan kita, dan akan kami usir dengan segala kemampuan yang ada," ujar Mahfud.
