Pemerintah bakal segara merevisi UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, seiring dengan bakal habisnya dana otonomi khusus Papua pada tahun 2021 mendatang. Revisi ini penting dilakukan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Hal ini diungkapkan Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD Kementerian Dalam Negeri Budi Arwan. Menurutnya, agar dana otonomi khusus bisa tepat sasaran dan menyejahterakan masyarakat Papua, perlu peran generasi muda dan mahasiswa dalam mengawasi pengunaannya.
"Pemerintah ingin membangun Papua ke depan dengan berlandaskan kepercayaan antara pusat dan daerah. Pemerintah pusah dan daerah harus sama-sama transparan, jangan saling menyalahakan, karena yang akan dirugikan adalah masyarakat," jelasnya dalam diskusi bertajuk "Kita Semua Bersaudara, Tolak Kekerasan Di Bumi Papua' yang digelar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.
Ditegaskan olehnya, semua kementerian dan lembaga terkait harus saling mendukung untuk mewujudkan kesejahteraan di Papua. Tidak hanya mengandalkan pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR atau hanya pembangunan fisik semata. Tidak bisa pula hanya mengandalkan otonomi khusus.
Sementara itu, Kepala Papua Center Universitas Indonesia (UNI) Prof. Bambang Shergi Laksmono menerangkan, penyelesaian konflik serta pembangunan di Papua harus melibatkan generasi muda. Berkaca dari peristiwa kericuhan yang terjadi, generasi muda harus diajak untuk membangun Papua.
"Pendekatan budaya masyarakat Papua, adalah sebuah ruang yang harus diisi pemikirannya, khususnya generasi muda. Berbicara mengenai legitimasi dan kepemimpinan di Papua, kepemimpinan di sana berbasis adat, namun pembangunannya bersifat kapitalis. Jika semua bersatu dan bisa diatasi, akan jadi penguatan Papua untuk menjadi tumpuan dunia," tuturnya.
Adapun tokoh pemuda Papua yang juga mantan Ketua DPP KNPI periode 2015-2018 Muhammad Rifai Darus menuturkan, hal yang menjadi pokok saat ini adalah, semua anak bangsa, termasuk masyarakat Papua, tidak boleh ada yang tertindas.
"Untuk itu, permasalahan Papua harus dilihat dari sisi Papua, bukan sisi Jakarta. Jakarta harus bisa menyelesaikan masalah Papua dengan cara Papua. Papua bagian dari Indonesia. Permasalahan di Papua penyelesaiannya tarik-ulur antara nasionalisme dengan humanisme.Papua masih membutuhkan kita semua termasuk stake holder yang ada,” tandasnya.
