Peneliti LIPI yang juga Dosen Universitas Pertahanan Dr. Margaretha Hanita mengungkapkan, Otonomi Khusus (Otsus) merupakan cara Pemerintah Indonesia dalam menjalankan politik integrasi di Papua maupun Papua Barat.
Menurutnya, Otsus merupakan kunci dalam melaksanakan politik integrasi di Papua, dengan harapan dapat menyelesaikan akar permasalahan di Papua, baik dari segi ekonomi, sosial, kesejahteraan, hukum, politik, hingga keamanan.
"Seperti pembentukan Majelis Rakyat papua (MRP) yang merupakan representasi dari tiga kelompok mayoritas di Papua, yakni kelompok adat, agama dan perempuan. Ini merupakan bagian dari otonomi khusus yang diberikan pemerintah kepada Papua," jelasnya dalam keterangan pers diskusi 'Damai Papua Untuk Keutuhan NKRI' di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat yang diterima Indozone, Rabu (18/9).
Ia menambahkan, pendekatan adat penting diperhatikan untuk menyelesaikan permasalahan di Bumi Cendrawasih. Hal ini mengingat masyarakat sangat menjunjung tinggi norma dan adat dalam kehidupan sehari-hari.
"Bahkan, masyarakat di Papua cenderung lebih tunduk pada hukum adat dibandingkan dengan hukum positif. Ini karena eksistensi adat dan agama di Papua sangat kuat," tandas Margaretha.
Sementara itu, Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya dalam kesempatan yang sama menuturkan, otonomi khusus merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam melakukan pembangunan di Papua. Tujuannya, memajukan dan menyejahterakan masyarakat asli Papua.
Menurutnya, dalam Undang-Undang Otonomis Khusus Papua, masyarakat Papua diberikan kewenangan yang besar, mulai dari gubernur, wakil gubernur dan bupati/walikota yang harus orang Papua. Otonomi Khusus juga memberikan kewenangan hal politik dan fungsi adat.
"Kendati demikian, untuk memaksimalkan implementasi UU Otsus Papua, perlu kontrol dari pemerintah pusat. Jika Otsus pelaksanaannya baik, kesejahteraan masyarakat Papua akan meningkat," tandasnya.
