Asosiasi Tol Indonesia (ATI) menggandeng para regulator yakni Korlantas Polri, Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, serta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk memberantas peredaran truk "Obesitas" atau Over Dimension Over Load (ODOL) di jalan tol, demi peningkatan pelayanan bagi pengguna jalan.
ATI yang mewakili 54 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan para regulator terkait pada hari ini, Selasa (12/11).
Lingkup dari MoU itu adalah tentang pelaksanaan pengamanan, pelayanan bersama dan penegakan hukum pada jalan tol di seluruh Indonesia
Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan, penandatanganan MoU mulanya dipicu oleh komitmen para pihak yang terlibat dalam melakukan penindakan terhadap kendaraan ODOL.
“Tapi kemudian kami sepakat, bahwa MoU ini dapat dibawa ke ranah yang lebih luas lagi terutama dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan,” kata Danang di Jakarta, (12/11).
Danang menambahkan, tahun depan sistem penindakan elektronik akan dibuat dan dikembangkan sehingga semua proses terintegrasi, termasuk penindakan elektronik.
"Sistem yang dibuat harus dimulai dari hulu, yaitu di sistem tersebut akan ada registrasi kendaraan. Dengan ini berjalan, maka di hilir kami harapkan penindakan elektronik di jalan tol dapat segera diaplikasikan. Sistem inilah yang harus kita bangun bersama-sama sehingga bisa menjadi besar," jelas Danang.
Sementara itu Sekjen ATI Kris Ade Sudiono mengatakan, MoU ini menjadi pemicu para BUJT untuk terus menciptakan jalan tol yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan, terutama mengenai kendaraan ODOL yang selalu menjadi salah satu masalah utama di jalan tol.
“MoU ini menjadi bukti bahwa para pengambil keputusan benar berkomitmen dalam menciptakan kondisi aman dan nyaman tersebut. Ini merupakan semangat baru bagi kami dalam meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan,” pungkas Kris. (SN)
