Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntuk mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait hunian terjangkau untuk warga kelas menengah.
Anies diketahui menggandeng pihak swasta untuk bekerja sama menyediakan hunian terjangkau bertajuk Alaspadu dan Rumapadu khusus untuk kelas menengah di kawasan transit oriented development (TOD).
Menurut Gilbert, program yang dilakukan Anies tersebut tidak ada urgensinya di sisa masa jabatan yang tinggal 2 bulan lagi akan habis.
Dibandingkan mengurusi program indekos, Anies diminta untuk menyelesaikan salah satu janji politiknya ketika kampanye Pilgub 2017, yakni rumah DP Rp0 yang saat ini capaiannya masih jauh dari target.
"Itu urusan kecil yang lebih pantas digarap pihak swasta. Seharusnya Rumah DP Nol Rupiah yang dikerjakan. Jangan jadi janji surga dan yang dilakukan malah pengalihan isu seakan-akan bekerja,” ucapnya, Sabtu (20/8/2022).
Baca Juga: Resmikan 12 Rusunawa di Jakarta, Anies: Ini Semua Dikerjakan Kenapa? Karena Janji Politik
Apalagi, Gilbert menilai, Pemprov DKI Jakarta saat ini harus memutar otak untuk menutupi potensi kehilangan Rp2,7 triliun karena Anies mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) atas rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar.
"Pemprov itu bertugas mengembalikan pajak yang dipungut untuk orang kelas bawah berupa perumahan layak, karena UMP DKI tidak memungkinkan untuk memiliki hunian layak di DKI," terangnya.
Anies sebelumnya menyebutkan, pengeluaran sehari-hari warga kelas menengah yang tinggal di Alaspadu dan Rumapadu bisa diefisiensikan karena hunian mereka dekat dengan sistem transportasi yang terintegrasi.
"Betapa lebih murah tinggal di kawasan seperti ini. Monthly spendingnya itu efisien. Daripada tinggal di tempat jauh, lalu setiap hari melakukan commuting, baik bagi kendaraan pribadi maupun kendaraan umum," ungkap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
