Menko Polhukam Wiranto mengatakan Presiden Jokowi meminta agar pelaku pembakar hutan dan lahan ditindak keras dan tegas. Menurutnya, penegak hukum saat ini sudah menindak para pelakunya.
"Masalah penindakan hukum, beliau memberi penekanan bahwa hukum harus dilakukan keras dan tegas kepada siapa pun. Tentunya kita sudah mendapat laporan dari wilayah-wilayah yang terjadi karhutla, itu sudah dilaksanakan suatu proses hukum yang meliputi perorangan maupun korporasi," ujar Menko Polhukam Wiranto seusai rapat terbatas dengan Jokowi di Novotel Pekanbaru, Riau, Senin (16/9/2019).
Dia menurutkan, Jokowi berpesan mengenai pentingnya langkah-langkah pencegahan karhutla. Jokowi sudah menginstruksikan aparat di daerah bekerja lebih optimal.
"Beliau memberikan penekanan bahwa tanggung jawab daerah ini harus diutamakan. Karena yang punya wilayah adalah pemda, jangan hanya tergantung pusat untuk mencegah, menanggulangi kebakaran hutan ini peran pemda, provinsi, kabupaten, kota, harus betul-betul tahu masalah ini," ucap Wiranto.
Dalam rapat ini hadir juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Dia mengatakan bahwa ada 49 unit entitas perusahaan disegel terkait karhutla.
"Hari ini kami mendapatkan lagi pembakar lahan di Tesso Nilo ada 3 orang atas dukungan TNI, sekarang diproses di kantor gakkum. Jadi 49 yang sudah disegel sampai sekarang," kata Siti.
Selain memberikan tindakan hukum dan pencegahan, pemerintah dan stakeholder terkait juga melakukan langkah penanggulangan seperti hujan buatan, water bombing, dan juga penerjunan aparat ke lokasi.
"Dulu pada saat yang sama, itu bulan sekarang, sudah jatuh musim hujan. Sekarang keringnya luar biasa. Tentu itu merupakan kondisi yang mudah sekali terbakar. Dari hasil penelitian kita, kebakaran akibat alam ini itu kecil. Tetapi akibat ulah manusia itu prosentasenya lebih besar," ujar Wiranto.
