Menteri BUMN Erick Thohir enggan mengomentari debat mengenai upaya mengatasi banjir. Dia lebih memilih untuk membantu warga dan siap bekerjasama dengan semua pihak.
"Saya tidak mau mengomentari perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dengan daerah. Itu bukan domain saya," ujar Erick Thohir di Jakarta, Minggu (5/11).
Sebagai Menteri BUMN, Erick akan berupaya semaksimal mungkin membantu korban banjir. Ini juga merupakan pembuktian bahwa BUMN hadir untuk rakyat.
Sebelumnya, silang pendapat terkait banjir terjadi antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dengan Pemprov DKI Jakarta.
Basuki mengatakan bahwa konsep normalisasi sungai maupun naturalisasi sungai keduanya butuh pelebaran sungai. Jadi, untuk menangani banjir di DKI Jakarta adalah dengan cara membangun infrastruktur baik di kawasan hulu maupun hilir.
Pembangunan di kawasan hulu yakni Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Sementara pembangunan di kawasan hilir yakni normalisasi atau naturalisasi sungai, meneruskan pembangunan sodetan Kali Ciliwung yang melimpahkan air ke Kanal Banjir Timur.
Sayangnya, beberapa pekerjaan terhenti karena masalah pembebasan lahan. Basuki menyatakan bahwa pembangunan wilayah sungai adalah tanggung jawab Kementerian PUPR. Namun, pembebasan lahan adalah tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.
Menteri PUPR tidak mempermasalahkan perbedaan istilah naturalisasi atau normalisasi, karena yang terpenting adalah proyek tersebut dikerjakan.
