Penanganan kemiskinan di DKI Jakarta masih terus diupayakan. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengakui penanganan kemiskinan di Ibu Kota masih terkendala.
Lalu, apa kendala penanganan kemiskinan di Ibu Kota? Ternyata, penambahan pendatang baru menjadi kendalanya. Oleh sebab itu, pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) diminta tanggap mendata warga pendatang di wilayahnya.
Sementara itu, pemerintah pusat memberikan target penurunan kemiskinan pada 2024 sebesar tujuh persen dan nol persen untuk kemiskinan ekstrem.
Baca Juga: DPRD Nilai ERP Bisa Diterapkan di DKI Jakarta, tapi …
"RT dan RW perlu membantu camat dan lurah dalam menangani pendatang baru," kata Heru, INDOZONE melansir dari ANTARA, Sabtu (4/2/2023).
Dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menetapkan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu, salah satunya dengan memberikan bantuan/layanan sosial.
Heru berharap seluruh pihak di Ibu Kota, termasuk pengurus RT/RW, dapat bersinergi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) masing-masing dalam upaya-upaya memastikan bantuan-bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran. Dengan adanya bantuan/layanan sosial yang diberikan Pemprov DKI kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), lanjutnya, itu dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Jakarta.
Selain itu, untuk target stunting di bawah 14 persen pada 2024, Heru mengimbau para pengurus RT dan RW terus membantu para ibu hamil, untuk rutin memeriksakan kehamilannya dan para ibu untuk membawa anaknya usia di bawah dua tahun (baduta) dan di bawah lima tahun (balita) ke posyandu agar gizi anak bisa terus terpantau.
Baca Juga: Soal ERP di DKI Jakarta, Heru Budi Hartono Akan Dengar Keluhan Masyarakat
"Dengan kondisi anak terduga stunting terpantau, pengurus RT/RW bersama Dasawisma bisa sekaligus memastikan apakah bantuan dalam Program Intervensi Kemiskinan Terpadu yang diberikan sudah tepat sasaran," tandas Heru.
