Partai Demokrat versi Konres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang-Sumut mengungkap adanya mahar politik yang dilakukan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap para kader hingga peserta Pilkada. Namun, hal itu dibantah oleh beberapa kepala daerah yang mendapat rekomendasi maju Pilkada dari Partai Demokrat.
Gubernur Banten Wahidin Halim misalnya. Dia mengungkapkan, bahwa menjelang Pilkada 2017, ia menghadap Ketua Umum Partai Demokrat saat itu masih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memaparkan kesiapannya bertarung dalam pilkada gubernur. Setelah diyakini siap, Wahidin memperoleh restu SBY dan mandat partai.
“Tidak ada permintaan dari pak SBY maupun pengurus Demokrat. Saya tidak pernah mengeluarkan dana untuk mahar sekecil apapun, sepeserpun dalam bahasa sederhananya.” kata Wahidin dalam keterangannya, Senin (15/3/2021).
“Oleh karena itu mulai hari ini jangan mengaitkan saya baik di media sosial maupun media TV bahwa Wahidin Halim kader Demokrat mengeluarkan mahar yang cukup besar sehingga tidak menjadi pengurus. Saya tidak menjadi pengurus karena sibuk ngurusin rakyat sebagai Gubernur,” tegas dia.
Hal senada diungkapkan Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Lanosin Hamzah (Enos). Menurut dia, Partai Demokrat memberi penilaian objektif sebelum mengusungnya di Pilkada 2020.
Baca Juga: Moeldoko Minta Mantan Wakapolri Syafruddin Jadi Waketum, Kubu AHY: Tapi Ditolak!
“Saat dipanggil Partai Demokrat, saya memaparkan rencana kampanye dan kesiapan saya memenangkan Pilkada. Ketum AHY dan pimpinan Partai Demokrat menilai secara objektif berdasarkan survei sebelum memutuskan mendukung pencalonan saya,” kata Bupati Enos yang berasal dari unsur birokrat.
Dia menegaskan, tidak ada permintaan mahar sepeser pun dari Partai Demokrat yang mendukungnya pada Pilkada Serentak 2020 lalu. Dia mengaku, hanya mengeluarkan uang untuk kampanye hingga keperluan saksi di tiap TPS.
“Perlu saya tegaskan, saya tidak dimintai mahar apa pun. Tentu saja saya ditanya tentang kesiapan keuangan yang saya miliki untuk keperluan kampanye dan saksi. Wajar dong, karena saya akan bertarung. Tapi saya tegaskan tidak ada mahar untuk DPP. Setahu saya, saya didukung semata-mata karena saya berpotensi paling besar untuk menang. Terbukti saya menang,” urai Enos.
Sebelumnya, Jhoni Allen mengungkap soal keluhan adanya mahar politik dalam pertemuan dengan SBY. Namun Jhoni Allen kaget dengan jawaban SBY soal mahar politik.
"Saya sampaikan ini pada saat pertemuan saya dengan Bapak SBY di Cikeas, tanggal 16 Februari lalu saya sampaikan, termasuk mahar-mahar pilkada. Beliau mengatakan 'membeli kantor di Proklamasi'. Saya kaget, loh Bapak dulu presiden 10 tahun kok nggak mikirin kantor, kenapa harus keringat dari DPC dan iuran-iuran dari fraksi tingkat II, tingkat I," kata Jhoni Allen.
