Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaktifkan kembali posko layanan pengaduan di Balai Kota DKI. Baru hari pertama dibuka, sejumlah warga pun terlihat melaporkan aduan-aduannya.
Salah satu laporan atau keluhan datang dari warga bernama Martina Gunawan asal Bambu Apus, Jakarta Timur. Ia mengadukan masalah buruknya birokrasi pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI soal pengajuan pembebasan lahan di jalur hijau.
“Kami mengajukan lahan ini untuk dibebaskan oleh Pemprov DKI Jakarta, mulai dari tahun 2016. Setelah dilihat zonasinya, lahan milik kami ini hijau. Sehingga kami diberikan disposisi agar melanjutkan ke Dinas Kehutanan pada saat itu," ucap Martina di Balai Kota DKI, Selasa (18/10/2022).
Setelah mendatangi Distamhut, ternyata pihak Martina diminta untuk membayar. Selain itu, ia menyebut, pengelola teknis (UPT) yang mengurusi pembebasan lahan juga memproses pembebasan lahan itu dengan bertele-tele.
Baca Juga: Jakarta Punya Aturan Baru, Buang Sampah Sembarangan saat CFD Akan Masuk YouTube
"Kami merasa dilakukan tidak profesional, memihak, bertele-tele, dan ada permintaan uang oleh oknum UPT di Dinas Taman. Nilainya variatif mulai dari Rp150 juta sampai 2,5 persen (dari nilai lahan). Tapi saya tidak mau bayar sepeser pun," terangnya.
Selain itu, keluhan lainnya dilaporkan oleh warta bernama Retno. Ia mengadukan masalah banjir yang terjadi di wilayah tempat tinggalnya, yakni di kawasan Petogogan, Jakarta Selatan.
Baca Juga: Kegiatan Anies Usai Tak Jadi Gubernur DKI: Main Burung hingga Jalan Kaki Bareng Istri
"Tujuh tahun kami enggak banjir, baru 1 Januari 2020. Jadi makanya saya berpikir, kok bisa, tujuh tahun kami bebas banjir. Paling tidak, dengan (adanya meja pengaduan) ini, kami dapat perhatian," ungkap Retno.
Seperti diketahui, meja pengaduan dibuka di teras pendopo Balai Kota DKI Jakarta. Meja pengaduan untuk warga tersebut dibuka setiap pukul 08.00 hingga 09.00 WIB dari Senin hingga Kamis.
