Wacana penghapusan UN pada tahun 2021 menjadi polemik sehingga Mendikbud Nadiem Makarim mengklarifikasinya. Dia mengatakan tidak menyebut menghapus UN, tapi menggantinya jadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
"Beberapa hal agar tidak ada mispersepsi, UN itu tidak dihapuskan. Mohon maaf, kata dihapus itu hanya headline di media agar diklik, karena itu yang paling laku. Jadinya, UN itu diganti jadi asesmen kompetensi," kata Nadiem dalam rapat bersama Komisi X DPR di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).
Nadiem menjabarkan bahwa yang dihapus adalah format mata pelajaran. Format Asesmen Kompetensi Minimum mirip dengan soal yang diujikan pada Programme for International Student Assessment (PISA), yang terdiri dari literasi dan numerasi. Kemudian ditambah dengan survei karakter.
Selain dengan asesmen kompetensi, UN juga akan diganti dengan survei karakter. Sistem UN lebih disederhanakan, namun bukan dihapuskan sama sekali. UN dinilai perlu diganti karena selama ini terlalu fokus pada kemampuan menghafal semata.
UN hanya membebani siswa, orang tua, dan guru. Ditambah lagi, UN belum menyentuh aspek kognitif dan karakter siswa.
Penggantian format UN juga merupakan satu dari empat poin kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar". Tiga poin lainnya yakni pengembalian kewenangan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) ke sekolah, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan naiknya kuota jalur prestasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
