Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan bahwa dirinya tak pernah mendengar informasi ihwal dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah, untuk membiayai isu kontoversi seperti penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden.
Adapun pernyataan Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu yang mengungkap adanya keterlibatan korporasi besar dalam melanggengkan isu perpanjangan jabatan Presiden ataupun penundaan Pemilu 2024.
“Sebagai saya yang ngusulin, saya nggak pernah dengar itu," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2022).
Wakil Ketua DPR RI ini berujar, bahwa wacana itu sudah selesai setelah Presiden Jokowi bersikap tegas menolak hal tersebut. Sehingga, sudah tak ada lagi hal-hal yang bisa melanggengkan wacana penundaan Pemilu 2024 tetap digulirkan.
"Lah wong usulan pemilunya sudah ditolak banyak pihak, enggak jalan lah. Enggak ada," ujar dia menegaskan.
BACA JUGA: Kejagung Diminta Usut Tuntas Oknum yang Terlibat di Kasus Ekspor Minyak Goreng
Sebelumnya Anggota DPR RI Masinton Pasaribu yang juga anggota Komisi XI DPR RI mengungkap adanya keterlibatan korporasi besar dalam melanggengkan isu perpanjangan jabatan Presiden ataupun penundaan Pemilu 2024.
“Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi !!. Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi. LAWAN OLIGARKI KAPITAL!!," tulis Masinton Pasaribu dalam akun @Masinton.
Artikel Menarik Lainnya:
